BKPM Kaji 28 Poin Masukan DNI

Angga Bratadharma    •    19 Oktober 2015 11:46 WIB
investasi
BKPM Kaji 28 Poin Masukan DNI
Kepala BKPM Franky Sibarani (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai melakukan koordinasi terkait rencana review Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diharapkan dapat segera diselesaikan dalam enam bulan ke depan. Kementerian teknis dan asosiasi pengusaha telah menyampaikan masukan tahap awal untuk dibahas bersama di tim lintas kementerian dibawah koordinasi BKPM.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa hingga hari ini tercatat sebanyak 28 poin masukan tahap awal dari stakeholder terkait. Ada beberapa masukan baik itu dari kementerian teknis, asosiasi pengusaha maupun calon investor potensial yang ingin masuk ke bidang usaha tertentu.

"Sejak kick off Jumat lalu, telah masuk 28 poin dari berbagai sektor yang telah masuk yang nantinya akan dibahas secara lebih mendalam dengan kementerian teknis terkait," ujar Franky, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Dari 28 poin yang masuk tersebut, beberapa poin pembahasan menyentuh beberapa sektor utama di antaranya perdagangan, kelautan dan perikanan, kebudayaan, perkebunan, perhubungan, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta energi dan sumber daya mineral.

"Dari masukan-masukan tersebut 16 poin lebih terbuka untuk investor asing, 12 poin lainnya dapat dibaca lebih restriktif, namun semangatnya adalah lebih memberikan kepastian kepada investor yang ingin masuk sektor tersebut," jelasnya.

Franky menambahkan posisi BKPM dalam pembahasan DNI ini adalah pada fungsi koordinasi, memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam pembahasan hingga nantinya diambil kebijakan DNI.

Beberapa alasan dilakukan review DNI salah satunya adalah terkait adanya bidang usaha yang diatur oleh lebih dari satu kementerian/lembaga sehingga cukup membingungkan dalam implementasinya, atau bidang usaha yang pelaksanaannya di bawah satu kementerian pengaturannya ada di kementerian lain.

"Hal-hal ini yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha," pungkasnya. 



(ABD)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

6 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /