Setahun Kabinet Jokowi Pembangunan Nirbudaya

   •    19 Oktober 2015 12:16 WIB
joko widodo
Setahun Kabinet Jokowi Pembangunan Nirbudaya
Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

Radhar Panca Dahana, Budayawan


SIAPA pun yang berani mengeluarkan atau menyatakan sebuah janji pasti ia terlibat dalam sebuah akad.

Entah itu akad pernikahan, akad hukum, akad bisnis, atau akad politik dalam sebuah ajang pemilu misalnya.

Apa pun akad itu, siapa pun pihak yang menyatakan janji atau terlibat/berkepentingan dengan akad itu, pasti mafhum bahwa janji pada dasarnya ialah sebuah gagasan, idea yang memang umumnya idealistis, bahkan kadang ideologis.

Idea atau gagasan tersebut tentu saja abstrak, sesuatu yang belum terwujud dan tidak nyata, betapa pun ia begitu kuatnya dihadirkan dalam bentuk artifisial yang virtual dan imajinatif dalam semua perangkat kampanye.

Namun, ia tetap masih berupa mimpi, harapan, dan upaya, betapa pun hebat perhitungan, perencanaan, maupun prognosisnya.

Sebuah gagasan yang menyimpan harapan (besar umumnya) itu biasanya sudah dikutuk hukum ketidakpastian waktu.

Sedetail apa pun probabilitas dari pelaksanaan gagasan itu sudah diperhitungkan.

Artinya, ketika ia (gagasan atau idealisme itu) harus berhadapan dengan kenyataan temporer, ternyata ia tidak mau harus melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan kondisi yang ada (existing) maupun faktor-faktor penekan, baik yang datang dari luar maupun dalam.

Maka tak terelak bila dalam kenyataannya, hampir semua pemimpin yang memproduksi janji--pada masa perebutan kekuasaan--tidak berhasil melempangkan jalan gagasan atau tujuan dari kekuasaannya sendiri.

Jika tidak bias, ia menyimpang bahkan sebagian justru harus menyimpang dari fondasi gagasannya sendiri.

Pemimpin apa pun, siapa pun, di bidang mana pun, bahkan bisa jadi nabi sekalipun.

Karena, tentu saja, tak ada manusia yang dapat memastikan bahkan apa yang terjadi dalam hidup di detik berikut.

Tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), saat ini.

Ia akan bernasib sama dengan para pemimpin Republik ini sebelumnya yang tak satu pun mampu memenuhi secara komplet ekspektasi publik yang justru diciptakan olehnya sendiri.

Memang demikianlah tragis atau setidaknya ironi seorang pemimpin, politik terutama, di mana saja.

Karenanya, bukan hanya tidak fair, melainkan juga sia-sia jika tidak bisa dikatakan tidak cerdas, jika kita menilai prestasi kerja seorang pemimpin dengan hanya memeriksa dan mengoreksi adanya gap antara ekspektasi publik (apalagi hanya segelintir pengamat kritis atau oposan) dan apa yang dapat direalisasikan seorang pemimpin terpilih beserta jajaran kerja (kabinet)-nya.

Penilaian Jokowi tidak atau belum bisa membuktikan semua janji kampanye bukan saja menggelikan, melainkan sudah misleading bahkan bisa jadi keliru basis aksiologisnya.

Apa yang sebaiknya dilihat dari apa yang telah berhasil atau tidak/kurang sukses dilakukan satu tahun pemerintahannya Jokowi, sekurangnya, kualitas dan adekuasi program pembangunannya dalam mengikuti jalur atau arah dari gagasan/idealismenya sendiri.

Jadi, kita tidak perlu menghitung kegagalan (Jokowi dan kabinetnya) yang justru membuat penilaian kita sendiri tidak komprehensif/bermutu, tapi justru mengukur sejauh mana program kerja sang Presiden masih on the right track menurut garis idealisasinya sendiri.

Lalu menilai seberapa besar dan kuatnya (bisa dalam ukuran metrik kuantitatif) program yang berjalan itu berbanding dengan ideal condition yang dahulu ia tawarkan dalam semua mimbar kampanye.

Implementasi ideologis

Maka bila kita sepakat apa yang ditawarkan sebagai harapan atau tujuan dari janji kampanye Jokowi ialah program kerja yang disebutnya Nawa Cita, kita tinggal mengukur seberapa kuat dan lurusnya hasil-hasil kerja setahun kabinetnya merepresentasikan Nawa Cita itu.

Apakah ada program yang menyimpang, menyeleweng, atau justru mengkhianati ide dasar tersebut.

Tidak perlu disebut dan dibahas, kesenjangan (gap) pasti ada, karena memang kuota waktu yang kita berikan pada tim kerja pemerintah itu baru 20% mereka gunakan.

Secara fair kita bisa menciptakan ukuran-ukuran persentase itu, bahkan di semua dimensi/bidang, lalu membandingkannya walau tentu perbandingan langsung semacam ini pun menyimpan kelemahan karena tidak memperhitungkan kemungkinan taktis atau strategis yang ditetapkan sang Presiden untuk mencapai 100% bahkan lebih tujuan Nawa Cita di masa akhir kekuasaannya.

Artinya hitungan perbandingan antara satuan waktu dan satuan produk kerja pun tidak bisa head to head diperhadapkan.

Katakanlah periode awal kepresidenan, dengan permakluman hingga maksimal 10%-20% dari masa kuasa kabinet misalnya, kita berikan untuk mereka membaca, menganalisis, mengambil posisi dan kebijakan yang dirasa tepat dan baru kemudian mengeksekusinya.

Artinya, di periode awal ini kita tidak bisa menilai terwujudnya harapan yang berlebih pada produktivitas kabinet.

Penilaian pun akan menjadi lebih jujur dan tanpa prasangka, dengan empati yang dalam sebagaimana memang semestinya perilaku manusia yang berintegritas.

Apa yang sesungguhnya vital bahkan kritikal ialah penilaian atau pengawasan (yang kritis) pada implementasi 'ideologis' dari program pembangunan kabinet Jokowi.

Secara sederhana 'ideologi' yang diturunkan Ir Soekarno, sebagai acuan utama dari parpol pendukung utama maupun Nawa Cita, teringkas dalam Trisakti.

Apakah proses awal pembangunan sudah memperlihatkan kecenderungan yang kuat akan terciptanya 'kedaulatan politik, kemandirian ekonomi', dan 'kepribadian yang berkebudayaan'.

Tentu saja akan banyak pendapat juga metode pendekatan di sini, termasuk tolok ukurnya.

Apakah yang dimaksud dengan 'kedaulatan politik' misalnya termasuk dalam perhitungan (geopolitik) global plus konstelasi politik nasional?

Benarkah di kedua dimensi itu pemerintah saat ini sudah memiliki kedaulatan penuh dalam arti ia cukup independen dalam menentukan garis/visi hingga kebijakan politik internal maupun eksternalnya?

Bagaimana dengan peran dan tekanan kekuatan-kekuatan politik internal (dari kubu oposisi atau organisasi massa, misalnya) atau eksternal (dari negeri jiran atau super-power, misal lainnya) dalam proses penetapan kebijakan di Istana?

Kita tidak bisa mengingkari faktor-faktor penekan di atas ternyata memainkan peran yang tidak kecil sehingga banyak anggapan di beberapa kalangan, pemerintah bahkan termasuk Presidennya sendiri ternyata tidak cukup independen bahkan dalam menentukan prioritas hingga penunjukan staf atau para pembantunya.

Utang atau kredit politik yang menggunung terlihat mendesak Presiden menggunakan kekuasaannya untuk melunasi semua pinjaman (moral dan material) itu dengan 'mengorbankan' modal atau properti publik yang kebetulan dikuasai negara.

Negeri zombi

Begitupun dalam soal 'kemandirian ekonomi', banyak pengamat yang melihat 'permainan posisi tawar' yang dilakukan Jokowi di antara para pemain utama dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Rusia, dan Eropa, tidak cukup ampuh dan cerdas untuk menciptakan profit maksimal bagi negeri sendiri.

Dalam kasus kereta 'agak cepat' Jakarta-Bandung misalnya, dalam skema bisnis, banyak pengamat menyatakan pilihan terhadap Tiongkok tanpa proses tender tidaklah terlampau menguntungkan sehingga memunculkan dugaan ada advantage lain yang diterima pemerintah, tetapi dalam hal apa dan sebesar apa, tak ada yang tahu.

Artinya agenda-agenda tersembunyi di balik semua kesepakatan ekonomi memang belum memperlihatkan gejala menguatnya 'kemandirian' dalam proses pengembangan kesejahteraan bangsa.

Bahkan kekhawatiran sudah muncul akan terperangkapnya Indonesia justru dalam skenario atau strategi ekonomi negara lain, dalam kasus 'tol laut' kita berhadapan dengan 'jalur maritim' Tiongkok misalnya.

Apa yang paling mengkhawatirkan sebenarnya pilar ketiga, pilar yang bahkan menurut Soekarno sendiri menjadi basis dari kesuksesan dua pilar lainnya; kepribadian yang berbudaya.

Presiden berkali-kali menyatakan perlunya 'revolusi mental' bahkan menyebut sebuah istilah yang sangat bagus dalam pidato kenegaraannya di parlemen 14 Agustus lalu, yakni 'identitas maritim'.

Sayang sekali semua itu berhenti hanya pada terminologi, alias istilah-istilah yang memiliki peluang besar terjebak menjadi slogan tanpa implementasi praktisnya yang bermaslahat bagi kehidupan rakyat banyak.

Hampir tidak terlihat elemen (program/kebijakan) pembangunan, kecuali nama-nama institusi, yang mengisyaratkan adanya upaya besar menumbuhkan karakter yang penuh integritas dalam basis adab atau budaya natural kita yang bahari (maritim).

Bahkan pemahaman yang cukup komprehensif mengenal hal tersebut (kepribadian, integritas, adab/budaya, maritim, dsb) sama sekali belum tampak di kalangan para pejabat publiknya.

Hampir lolosnya RUU Kebudayaan yang sama sekali jauh dari komprehensi tersebut mengindikasikan betapa pilar ketiga ini masih jauh dari fokus atau prioritas pemerintah, bahkan sang Presiden sendiri.

Padahal, sementara itu, kita semua tahu, sehebat apa pun posisi atau kedaulatan negara dan hasil-hasil ekonomis yang dapatkan dari semua program pembangunan, akan leleh bahkan hancur begitu saja jika ia tidak mampu mengisi kebutuhan holistis dan integratif dari masyarakat Indonesia yang artistik dan spiritual.

Ia hanya mengisi kebutuhan luar, material atau fisik saja, sementara rohnya gentayangan entah beredar di udara mana.

Siapa yang tak mafhum pula, tubuh atau makhluk apa pun yang rohnya pergi atau tidak jelas rupa serta keberadaannya, tidak lain ialah zombi-zombi yang merasa dirinya hidup padahal sesungguhnya ia mati.

Apakah kita ingin dan akan menjadi manusia dan bangsa zombi?

Yang benar saja, menyamakan negeri penuh sejarah ini dengan fiksi-fiksi murahan di film-film Hollywood atau hantu murahan di bioskop-bioskop kita.

Atau memang benar, kita sesungguhnya masih menjadi hantu, atau b(w)ayang dari dalang yang kita tidak ketahui siapa?


(ADM)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

1 day Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /