DPR Rekomendasikan Calon PPIH, SDA Minta Dirjen PHU Akomodir

Meilikhah    •    19 Oktober 2015 23:10 WIB
suryadharma ali
DPR Rekomendasikan Calon PPIH, SDA Minta Dirjen PHU Akomodir
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali - MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Slamet Riyanto, menyebut ada sejumlah anggota DPR RI, khususnya Komisi VIII yang meminta pemerintah memasukan orang-orang rekomendasi DPR menjadi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH). Hal itu berkenaan dengan penambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Namun, bukannya digunakan untuk mendahulukan calon jemaah haji yang sudah masuk daftar tunggu, peluang ini justru dimanfaatkan oleh sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI untuk merekomendasikan sejumlah orang agar masuk sebagai PPIH. Suryadharma Ali yang saat itu menjabat sebagai Menteri justru meminta Slamet untuk mengakomodir permintaan tersebut lantaran pembahasan haji di Komisi VIII terkesan diulur-ulur oleh Dewan.

"Jadi kami lapor kepada Menag secara lisan. Di saat pembahasan PPIH itu (dengan DPR). Bahwa ada permintaan dari DPR mengenai petugas, kaitannya dengan pembahasan PPIH ini. Mereka seakan-akan mengulur-ulur waktu. (SDA bilang) Coba diakomodir. Iya dipenuhi," kata Slamet saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2015).

Slamet Riyanto saat itu tak langsung menjalankan apa yang diperintahkan SDA. Dia justru meminta mantan Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono untuk menyeleksi orang-orang yang diminta DPR agar dimasukkan dalam PPIH. Slamet pun mengakui bahwa orang-orang yang diusulkan DPR tak memenuhi kualifikasi sebagai PPIH lantaran bukan PNS.

"Aturan teknisnya harus PNS. Alasannya karena untuk memudahkan pertanggungjawaban petugas yang bersangkutan. Sebab kalau bukan PNS akan sulit apabila mereka melakukan pelanggaran. Kalau PNS kita bisa lakukan tindakan," terang Slamet.

Kenyataannya, pemanfaatan sisa kuota haji itu tak sesuai dengan usulan Dirjen PHU yang menghendaki PPIH berasal dari PNS dan sisa kuota diberikan kepada calon jemaah haji yang sudah masuk dalam waiting list. SDA malah membiarkan unsur lain untuk masuk menjadi PPIH dan dibiayai negara.

"Yang minta banyak sekali. (instansi pemerintahan) Ada. Ketika pembahasan PPIH, DPR mengusulkan kostituennya, keluarganya, untuk jadi petugas PPIH. Jadi semacam bargain," kata Slamet.

Bargain tersebut, kata Slamet, berkaitan dengan lamanya pembahasan PPIH di Parlemen. Jika pemerintah mengikuti keinginan DPR dengan memasukkan orang-orang rekomendasi DPR menjadi PPIH maka pembahasan akan cepat, namun jika tidak maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Akhirnya, dia mengatakan bahwa keputusan final terkait hal tersebut ada pada SDA selaku Menteri Agama. SDA kemudian menyetujui permintaan DPR, bahkan mengakomodasi segala pembiayaan orang-orang rekomendasi DPR dengan uang negara.

Dalam surat dakwaan diketahui, pada tahun 2010, Ahmad Kartono, memasukkan 37 nama rekomendasi dari DPR dan sekaligus membayar biaya operasional berupa uang harian dan transport yang bersumber pada APBN seluruhnya Rp2,55 miliar.

Sedangkan pada tahun 2011, dalam dakwaan SDA disebut kembali memerintahkan Slamet Riyanto mengakomodir permintaan anggota Panja Komisi VIII DPR meski orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan. Ada 40 orang yang biaya operasionalnya ditanggung dengan jumlah mencapai Rp2,83 miliar.


(REN)

Jumpa Barcelona, Hargreaves Kasihan dengan Fan Chelsea
Jelang Chelsea vs Barcelona

Jumpa Barcelona, Hargreaves Kasihan dengan Fan Chelsea

15 hours Ago

Chelsea ditakdirkan bersua Barcelona pada babak 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018. Mantan pe…

BERITA LAINNYA
Video /