Satu Tahun Jokowi-JK

Realisasi Program Kedaulatan Pangan Masih Belum Maksimal

Angga Bratadharma    •    20 Oktober 2015 19:28 WIB
kementan ads1 tahun jokowi-jk
Realisasi Program Kedaulatan Pangan Masih Belum Maksimal
Ilustrasi (MI/RAMDANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dirasa masih belum optimal terlaksana. Sebab, masih ada sejumlah kendala yang menyebabkan tujuan tersebut belum tercapai sampai dengan sekarang ini.

Presiden pertama Indonesia Soekarno pernah mengatakan, pangan merupakan faktor menyangkut hidup atau matinya suatu bangsa. Jika kebutuhan pangan bagi rakyat tidak terpenuhi maka menjadi malapetaka tersendiri. Karenanya, perlu ada usaha secara maksimal bahkan secara radikal dan revolusioner agar mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga negara identik dengan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat tentang pentingnya pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity), kemandirian pangan (food resilience), dan keamanan pangan (food safety).

Secara sederhana, pencapaian ketahanan pangan bisa diartikan sebagai tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan harganya terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif untuk waktu-waktu mendatang.

Kendati demikian, dalam rangka mencapai kedaulatan pangan dan mempertahankan kedaulatan itu, menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Sebab, besarnya jumlah masyarakat dan hampir mencapai 240 juta jiwa mengharuskan pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Indonesia memiliki peluang besar mencapai swasembada pangan, yang menjadi cita-cita pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Peluang ini ada mengingat Indonesia memiliki lahan yang begitu luas terbentang dari Sabang sampai Merauke ditambah suburnya lahan untuk dijadikan sentra produksi seperti beras, jagung, kedelai, ubi, kentang, dan lain-lain.

Letak geografis Indonesia juga sangat menguntungkan karena terletak di wilayah tropis dan memiliki curah hujan yang cukup sehingga memungkinkan tumbuhnya ragam tanaman dengan baik. Dalam hal ini, Indonesia sudah memiliki modal yang cukup, tinggal bagaimana pemerintah dan semua pihak terkait mengelolanya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Media Research Center (MRC), sebuah lembaga riset di bawah naungan Media Group, terhadap 24 peserta yang hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Setahun Jokowi-JK" yang digelar awal Oktober di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, terungkap sebanyak 57 persen narasumber menyebut program pemerintah terkait daulat pangan berbasis agribisnis kerakyatan dalam tahap Menuju.

Sementara itu, sebanyak 39 persen narasumber menyebut program pemerintah terkait daulat pangan berbasis agribisnis kerakyatan dalam tahap Berusaha. Sedangkan sebanyak empat persen narasumber menyebut program pemerintah terkait daulat pangan berbasis agribisnis kerakyatan dalam tahap Mencapai.

Hasil survei MRC tidak berhenti sampai di situ saja. MRC juga melakukan survei terhadap efektivitas Program Nawa Cita yang berkaitan dengan Program Daulat Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan.


(Sumber: MRC)

Untuk Program Nawa Cita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sebanyak 57 persen menyebut Program Nawa Cita itu dalam tahap Menuju, sebanyak 26 persen dalam tahap Berusaha, dan sebanyak 17 persen dalam tahap Mencapai.


(Sumber: MRC)

Sedangkan Program Nawa Cita meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sebanyak 61 persen narasumber menyebut Program Nawa Cita itu sudah dalam tahap Menuju, sebanyak 31 persen dalam tahap Berusaha, dan sebanyak delapan persen dalam tahap Mencapai.


(Sumber: MRC)

Sementara untuk Program Nawa Cita mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sebanyak 66 persen narasumber menyebut Program Nawa Cita itu sudah dalam tahap Menuju, sebanyak 30 persen dalam tahap Berusaha, dan sebanyak empat persen dalam tahap Mencapai.

Adapun sejumlah kementerian juga tidak luput disurvei oleh MRC untuk mengetahui seberapa jauh kementerian menjalankan Program Nawacita milik Pemerintahan Jokowi-JK. Dalam hal ini, tentu kementerian yang berkaitan erat dengan Program Daulat Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan.


(Sumber: MRC)

Untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebanyak 61 persen narasumber menyebut sudah dalam tahap Menuju, sebanyak 35 persen dalam tahap Berusaha, dan sebanyak empat persen dalam tahap Mencapai.

Untuk kementerian yang dipimpin Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian (Kementan), sebanyak 71 persen narasumber menyebut sudah dalam tahap Menuju, sebanyak 24 persen dalam tahap Berusaha, dan sebanyak lima persen dalam tahap Mencapai. 

Untuk Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 61 persen narasumber menyebut dalam tahap Menuju, sebanyak 22 persen sudah dalam tahap Berusaha, dan sebanyak 17 persen dalam tahap Mencapai.

Untuk kementerian yang dipimpin Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kementerian Perdagangan, sebanyak 61 persen narasumber menyebut sudah dalam tahap Menuju, sebanyak 30 persen dalam tahap Berusaha, dan sebanyak sembilan persen dalam tahap Mencapai.

Tidak ditampik, guna mewujudkan kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian pada 2015-2019 telah fokus meningkatkan produksi pangan strategis berupa padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi/kerbau dan gula.

Sedangkan untuk menyejahterakan petani, dilakukan dengan meningkatkan produksi dan diikuti penanganan aspek hilir, pemasaran hasil, serta mengendalikan impor pangan. Pengendalian impor pangan tidak hanya terbatas pada beras dan jagung, namun juga beberapa komoditas yang dikonsumsi langsung masyarakat.

"Yaitu seperti cabai, bawang merah, gula putih, sapi dan lainnya dengan pertimbangan ketersediaan dalam negeri masih mencukupi dan impor hanya untuk keperluan industri dan bibit," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurut Amran, nilai devisa yang bisa dihemat dari pengendalian impor dan peningkatan ekspor pangan sejak Januari hingga Juli 2015 sebesar USD4,03 miliar. Hemat devisa ini setara Rp56 triliun bila menggunakan kurs Rp14 ribu per USD.

Pengamat Ekonomi Sri Palupi, yang menjadi salah satu peserta FDG menilai, pemerintah sebaiknya kembali memperjelas cita-cita yang hendak dicapai, baik cita-cita mengenai ekonomi kerakyatan maupun ekonomi kemaritiman. Sayangnya, pemerintah masih lemah memiliki data-data penunjang terkait pertumbuhan di berbagai macam sektor yang ada di dalam negeri.

"Kita sudah tiga kali kehilangan kesempatan bangun ekonomi. Pertama soal minyak, kita kehilangan momentum. Kedua kayu. Ketiga tambang. Kita kehilangan momentum. Bahkan, sawit juga kita kehilangan momentum. Komoditas kita juga bergantung dan tidak main di hilir tapi di hulu," ungkap Sri.

Menurutnya, seharusnya pemerintah memiliki peta atau gambaran struktur ekonomi di Indonesia. Dengan itu, pemerintah bisa membangun dan mewujudkan cita-cita terkait ekonomi kerakyatan yang sudah dilemparkan konsepnya kepada rakyat.

"Dari (kekayaan sumber daya alam) apa  yang kita masih punya, kita bangun cita-cita ekonomi kerakyatan seperti apa, ekonomi kemaritiman seperti apa. Kalau cita-cita tidak jelas buat rakyat menakutkan. Infrastruktur besar tapi ini untuk siapa?" tegasnya.

Ia mencontohkan waduk. Indonesia sudah memiliki waduk di Jatibening. Padahal, waduk adalah teknologi lama. Namun, waduk ini justru dibuat layaknya teknologi baru. Pada sisi lain, negara lain sudah meninggalkan metode teknologi semacam ini. Sudah saatnya memanfaatkan segala kesempatan dan kekayaan yang ada guna mencapai cita-cita di arah kesejahteraan rakyat secara merata.

"Di negara lain sudah tidak ada waduk. Waduk perannya kan pertanian. Jadi, antara masalah dan solusi tidak nyambung. Banyak penggusuran. Lahan-lahan semakin beralih. Tidak ada upaya pengalihan lahan kembali ke petani. Selain itu, petani tidak pernah diikutsertakan dalam memelihara lahan. Program petani tapi mencetak sawit. Masalah dan solusi tidak nyambung," pungkas Sri.


(ABD)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

3 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /