Kemenlu Fasilitasi Pertemuan Segitiga Terkait Nasib TKI

Fajar Nugraha    •    22 Oktober 2015 07:55 WIB
tki
Kemenlu Fasilitasi Pertemuan Segitiga Terkait Nasib TKI
Kemenlu memfasilitasi pertemuan segitiga antara pemerintah, swasta dan masyarakat madani terkait nasib TKI di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (21/10/2015). (Foto: Kemenlu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pertemuan segitiga antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (21/10/2015). Pertemuan bertema "Pasca Kepmenaker No. 260/2015: What Next?" tersebut dimaksudkan mewadahi dialog antara tiga pemangku kepentingan utama dalam tata kelola penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Hadir sebagai panelis utama pertemuan yang dihadiri sekitar 400 peserta adalah Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, Duta Besar RI untuk Bahrain Chilman Arisman, Dirjen Binapenta Kemnaker Heri Sudarmanto, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto dan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah.

Kepmenaker No. 260/2015 pada intinya menetapkan penghentian pengiriman TKI untuk pengguna individu (pekerja rumah tangga) ke 19 negara Timur Tengah. Kepmenaker tersebut dikeluarkan pada Mei 2015 sebagai reaksi tingginya angka kasus TKI di Timur Tengah. Sejumlah pihak mensinyalir penghentian itu justru mendorong meningkatnya angka pengiriman TKI ke Timur Tengah melalui jalur ilegal.

"Kami mendukung keputusan apapun yang diambil Pemerintah, asalkan memiliki exit strategy dan roadmap yang jelas. Karena jika hanya menghentikan saja, dikhawatirkan hanya akan menimbulkan dampak yang tidak diperhitungkan, termasuk meningkatnya kasus TKI ilegal,"  tegas Yusri Al-Bima, Koordinator Aliansi TKI Menggugat (ATKIM) dalam komentarnya pada forum tersebut.

Sementara itu Dirjen Binapenta dalam paparan singkatnya menyanggah bahwa keluarnya Kepmen tersebut menyebabkan meningkatnya WNI korban perdagangan manusia di luar negeri.

"Dengan adanya Kepmen tersebut masih ada kasus-kasus perdagangan manusia terhadap WNI, apalagi jika tidak ada Kepmen tersebut," sanggah Dirjen Binapenta, Heri Sudarmanto.

Menurut fasilitator diskusi, Lalu M. Iqbal, pertemuan tersebut memang tidak dimaksudkan untuk mengambil keputusan apapun. Pertemuan hanya untuk menumbuhkan budaya diskusi yang sehat antar pemangku kepentingan dan saling mendengarkan aspirasi. Forum tersebut disambut antusias peserta yang terdiri dari wakil 30 Perwakilan RI di luar negeri, pejabat pemerintah pusat dan daerah, kalangan swasta dan para penggiat advokasi buruh migran. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang meminta kesempatan untuk menyampaikan pandangan.

"Kita harus mendukung Kepmenaker tersebut. Namun demikian, kita harus memahami kondisi makro ekonomi. Karena itu, kebijakan apapun yang kita ambil dalam per-TKI-an harus mampu juga menawarkan solusi terhadap kondisi makro ekonomi yang sedang mengalami slow down saat ini," papar Nusron Wahid.

"Ini forum yang luar biasa. Ini tradisi baru yang harus kita rawat bersama. Ternyata diskusi tidak harus saling tuding dan panas memanas. Kita bisa diskusi dengan cair dan konstruktif," ujar Nursalim dari Migrant Institute seusai pertemuan.

Forum tripatrit dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Rakornas Perlindungan WNI yang difasilitasi Kemenlu pada 20 hingga 23 Oktober. Peserta yang hadir menyampaikan harapan agar Kemnaker sebagai penjuru kebijakan penempatan dan perlindungan TKI dapat meneruskan inisiatif Kemenlu dengan mewadahi dialog tripatrit secara regular dalam pembahasan isu-isu TKI.


(WIL)

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

10 hours Ago

Timnas U-16 hanya membutuhkan hasil seri di laga terakhir penyisihan Grup G saat menghadapi Lao…

BERITA LAINNYA
Video /