PMK Royalti Hasil Litbang Dorong Daya Saing Industri

Husen Miftahudin    •    22 Oktober 2015 08:30 WIB
kementerian perindustrian
PMK Royalti Hasil Litbang Dorong Daya Saing Industri
Ilustrasi. (FOTO: AFP/ADEK BERRY)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut positif atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2015 tentang Imbalan Royalti untuk Inventor Aparatur Sipil Negara.

Peraturan tersebut menjadi mekanisme awal yang lebih baik dalam pemberian insentif kepada para peneliti, perekayasa, dan inventor yang telah menghasilkan penelitian dan pengembangan (litbang) produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sekretaris Jenderal Kemenperin Syarif Hidayat mengatakan, sistem insentif yang diatur dalam PMK tersebut dapat meningkatkan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

"Selain itu juga diupayakan untuk membendung banyaknya kalangan intelektual yang ingin memilih berkiprah di luar negeri dibandingkan di negara kita," kata Syarif dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Ia menambahkan, dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil litbang di dalam negeri, diharapkan akan semakin meningkat juga proses komersialisasi serta penerapan (inovasi) patennya sehingga mendorong daya saing industri nasional.

"Oleh karena itu, diperlukan budaya untuk melakukan litbang di setiap instansi, termasuk dengan menghargai hasil litbang tersebut melalui sistem insentif yang cukup besar," tuturnya.

Kemenperin berupaya menyelenggarakan workshop sebagai langkah penyebarluasan informasi dan memperoleh masukan yang lebih luas dari para pemangku kepentingan yang terkait dari para peneliti, perekayasa, dan satuan kerja di lingkungan Kemenperin mengenai tindak lanjut dan harmonisasi atas terbitnya PMK 72/2015.

Menurut Syarif, beberapa hal yang tidak diatur dalam PMK seperti mekanisme valuasi paten, penyelesaian sengketa, dan pemanfaatan sisa royalti untuk satuan kerja akan tercakup dalam Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Permen) yang sedang dalam proses penyusunan.

"Permen ini diharapkan dapat mengatur mekanisme pemanfaatan dan alih teknologi hasil litbang di Balai, Baristand Industri, maupun di Sekolah atau Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenperin," pungkas Syarif.


(AHL)

Video /