Mensos: Hukuman Kebiri Telah Diterapkan Banyak Negara

Intan fauzi    •    24 Oktober 2015 05:54 WIB
kekerasan anak
Mensos: Hukuman Kebiri Telah Diterapkan Banyak Negara
Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa menggendong seorang bocah saat mengunjungi korban gempa di Kota Sorong. Foto: Antara/Trisnadi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyetujui hukuman kebiri bagi terpidana paedofil. Sebab, banyak negara maju yang sudah menerapkan hukuman itu.

"Sebetulnya begini, Amerika dan beberapa negara bagiannya sudah mulai dari 1960, bahkan Jerman itu dari 1902, Rusia juga sudah, Inggris sudah, Denmark sudah, Polandia sudah, Ceko sudah, Korea Selatan sudah, Australia sudah, sekian banyak negara itu sudah melakukan," kata Khofifah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Khofifah percaya, untuk menerapkan hukuman kebiri, negara-negara tersebut telah melakukan berbagai perhitungan dan pertimbangan. "Artinya, ini sesuatu yang oleh masing-masing negara itu pasti sudah dihitung, pasti sudah dilihat bagaimana hal-hal yang memungkinkan bisa munculnya residivis predator, dan yang bisa mereduksi, kemungkinan korban-korban baru, maka yang dilakukan adalah pemberatan hukuman," jelasnya.

Tentunya, lanjut Khofifah, penentuan hukuman kebiri didasarkan pada proses hukum yang berjalan. Ada kriteria-kriteria tertentu yang dapat menjadikan terpidana mendapatkan hukuman kebiri.

"Pemberatan hukuman itu, mesti setelah melihat kualifikasi dan stratifikasi kasusnya lah ya, itu pasti tidak di generalisir, ada kriteria tertentu, ada kualifikasi tertentu, ada stratifikasi tertentu, sehingga pemberatan hukuman harus dijatuhkan kepada predator sampai dengan pemberatan dengan pengebirian syaraf libido," jelas dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pemberlakuan hukuman kebiri buat pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Usulan itu mengemuka dalam rapat terbatas terkait kejahatan terhadap anak, Selasa 20 Oktober 2015.

Pemberatan ini, kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Asrorun Niam Sholeh , dilakukan lantaran hukuman yang diterima masih ringan. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak kerap mengulangi perbuatannya dan tidak jera. Masalah tersebut menjadi fokus perhatian Presiden Jokowi.

Terkait payung hukum buat hukuman tersebut, kata Niam, rapat kabinet terbatas mengusulkan revisi Undang-undang perlindungan anak. Namun, Niam menyebut, pihaknya mengusulkan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan terhadap anak.


(DRI)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

1 day Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /