Kemendag Lakukan Strategi Khusus Awasi Barang Beredar

Husen Miftahudin    •    29 Oktober 2015 15:40 WIB
sni
Kemendag Lakukan Strategi Khusus Awasi Barang Beredar
Gedung Kementerian Perdagangan (Foto: Dok Setkab)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan strategi khusus untuk melakukan pengawasan barang beredar pada 2016. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi beredarnya barang tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) mengingat perdagangan bebas akan berlaku sebentar lagi. 

Dirjen SPK Kemendag Widodo mengungkapkan, strategi khusus tersebut adalah sinergitas pengawasan barang beredar dan penegakan hukum yang dilakukan di pusat-pusat perdagangan. Tak hanya Jakarta, Jawa dan luar Pulau Jawa juga tak luput dari pengasawan barang beredar yang dilakukan oleh Kemendag bersama Ditjen Bea Cukai dan Mabes Polri ini.

"Sinergisitas pengawasan barang beredar dan penegakan hukum ini kita melibatkan Bea Cukai dan Mabes Polri," ujar Widodo, ditemui usai menyaksikan pemusnahan barang tak sesuai SNI, di lapangan Kemendag, Jalan MI Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).

Selain itu, lanjut dia, bersama Tim Pengawasan Barang Beredar akan juga melakukan pengawasan di perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi pintu masuk produk-produk impor ilegal. "Ini di 2016 sudah kita siapkan untuk menjaga konsistensi mutu produk beredar di Indonesia," papar dia.

Widodo menjelaskan, pihaknya akan terus memberi pemahaman pada pelaku usaha dan konsumen terhadap produk-produk yang sesuai standar. Pada saat kegiatan itu berlangsung, Kemendag juga akan membagi-bagikan leaflet pada para pengunjung dan pedagang yang ada di pusat perdagangan.

"Sehingga tidak ada alasan pengusaha tidak tahu bahwa ada peraturan yang berlaku di Indonesia seperti ini. Terus kita informasikan, sebulan atau dua bulan setelah acara itu kita akan melakukan pengawasan barang. Jika terbukti ada barang tak layak edar dipasarkan, maka si pelaku usaha akan langsung dilakukan penegakan hukum," tegas Widodo.


(ABD)


Video /