Warga Adang Truk Sampah DKI

Nur Cholis    •    02 November 2015 11:07 WIB
Warga Adang Truk Sampah DKI
Ilustrasi--Truk sampah mengantre giliran membuang sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Sumur Batu, Bantar Gebang. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Metrotvnews.com, Jakarta: Warga Cileungsi mengadang truk sampah DKI Jakarta yang hendak menuju tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Aksi pengadangan dan pemblokiran terkait protes atas polusi udara setiap pagi.

Setiap harinya Jalur Cibubur, Cileungsi dan Bantar Gebang menjadi jalur khusus yang boleh dilalui truk sampah dari DKI Jakarta. Demonstrasi yang terjadi hari ini, Senin 2 November, membuat puluhan truk memilih putar balik ke Jakarta.

Warga juga mendukung ketegasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal sampah agar diatur setegas mungkin. Salah satunya yaitu terkait jalur yang dilalui truk penebar polusi udara.

Jalur Arteri Cibubur dan Cileungsi menjadi jalur utama yang dilewati truk sampah DKI Jakarta setelah terbit peraturan di Kota Bekasi yang melarang truk sampah lewat Kota Bekasi pada jam sibuk.

Warga Cileungsi, Anshori mengatakan bahwa tetesan cairan sampah menyebabkan gangguan udara bagi warga. Warga mengancam jika truk sampah masih melewati jalur Cileungsi, mereka akan memblokir pintu tol Jagorawi.

DPRD Kota Bekasi mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah sampah di Bantar Gerbang. Pelanggaran ditengarai tidak hanya terjadi baru-baru ini.
 
Ketua Komisi A DPRD Bekasi Ariyanto Hendrata memaparkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI, di antaranya sopir truk sampah yang melanggar jam operasional.
 
Perjanjian antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi menyebutkan bahwa armada truk sampah harus tertutup, tidak menimbulkan bau, dan tidak menetesan air licit/lindi (air yang jatuh dari sampah). Nyatanya, banyak laporan dari masyarakat Bekasi, soal pelanggaran tersebut.
 
Selain itu, pelanggaran terhadap jam pengangkutan sampah dan rute. Pemerintah Kota Bekasi sendiri sudah menangkap enam truk sampah milik DKI yang ketahuan membandel. DPRD Bekasi juga menyoroti mekanisme tipping fee. Dalam pasal 4 perjanjian, seharusnya mekanisme penyetoran tipping fee melalui Pemda ke Pemda.
 
Pihak pengelola yang dimaksud yakni PT Godang Tua Jaya sebagai pihak ketiga. Pemprov DKI dinilai melibatkan PT GTJ untuk penyaluran tipping.
 
Ariyanto menyatakan, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Namun, ia tak bisa menyebutkan semua.
(YDH)