PKS Beri 5 Catatan untuk Jokowi-JK

Wanda Indana    •    03 November 2015 16:20 WIB
pks
PKS Beri 5 Catatan untuk Jokowi-JK
Petinggi PKS usai Mukernas IV-----MTVN/Wanda

Metrotvnews.com, Depok: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ada lima catatan kritis yang diberikan PKS kepada Jokowi-JK.

"PKS memberikan catatan penting terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK," kata Presiden PKS Sohibul Iman dalam pidato di Mukernas ke IV di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

Pertama, papar Sohibul, PKS memandang pemerintah belum memiliki prestasi memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional. Target pertumbuhan ekonomi dalam Nawacita sebesar tujuh persen per tahun tak sesuai kenyataan.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6 hingga 4,7 persen di kuartal I dan II, dan hanya 4,9 persen di kuartal III," papar dia.

Kedua, lanjut Sohibul, pemerintah belum optimal mengontrol belanja negara. Akibatnya, fungsi APBN sebagai kebijakan antisiklis belum berjalan ketika perekonomian melambat. Selain itu, asumsi makroekonomi dalam APBNP 2015 dan APBN 2016 kurang realistis.

"PKS dengan tegas memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBNP 2016. PKS sudah menyuarakan dengan lantang di rapat paripurna. Tetapi, PKS dengan berat hati menerima RAPBNP 2016 dengan catatan," tambah pria yang akrab disapa Kang Iman ini.

Ketiga, PKS memandang masyarakat belum sejahtera. Selama delapan bulan kepemimpinan Jokowi-JK, jumlah orang miskin bertambah 860 orang. Pemerintah tidak optimal memitigasi pesatnya laju peningkatan kesenjangan pendapatan yang terjadi di periode sebelumnya.

Keempat, sambung Sohibul, terkait penegakkan hukum, pemerintah Jokowi-JK belum maksimal melakukan konsolidasi antarpenegak hukum. Penegakkan hukum seperti pemberantasan korupsi menjadi terkendala dan tidak solid. PKS juga menilai, pemerintah belum menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan masyarakat, menyusul terjadinya aksi kekerasan bernuansa SARA di Tolikara-Papua dan Aceh Singkil.

Terakhir, Sohibul menegaskan, pihaknya akan mendesak pemerintah mendorong cepatnya proses konsolidasi politik agar tercipta stabilitas politik. Dia bilang, konsolidasi dan komunikasi politik merupakan kunci terwujudnya stabilatas ekonomi dan keamanan sosial.

"Stabilitas politik nasional adalah landasan dari terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional," kata mantan Wakil Ketua DPR ini.


(TII)


Prediksi Indonesia vs Timor Leste: Harusnya Menang Mudah
Piala AFF 2018

Prediksi Indonesia vs Timor Leste: Harusnya Menang Mudah

1 hour Ago

Kekalahan 1-0 atas Singapura pada laga pertama cukup menjadi pecut bagi Hansamu Yama cs untuk b…

BERITA LAINNYA
Video /