Petani di Brebes Diharuskan Bayar Rp10 Miliar ke Perhutani

Kuntoro Tayubi    •    05 November 2015 18:31 WIB
sengketa lahan
Petani di Brebes Diharuskan Bayar Rp10 Miliar ke Perhutani
Lahan sengketa Perhutani dan warga penggarap, di Kalenrembet, Desa Songgom, Brebes, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Brebes: Sidang putusan gugatan sengketa lahan Perhutani dan para petani penggarap di Pengadilan Negeri (PN) Brebes, Jawa Tengah, dimenangkan pihak Perhutani. Puluhan warga Kalenrembet, Desa/Kecamatan Songgom, Brebes ini, diwajibkan mengganti kerugian sebanyak Rp10 miliar.
 
Pengacara petani, Wimbo SH, menyatakan banding atas keputusan tersebut. Dia menilai putusan hakim janggal.
 
“Ada beberapa petani yang tidak menggarap lahan tersebut tapi terkena imbas putusan,” kata Wimbo usai persidangan, Kamis (5/11/2015), di halaman PN Brebes.

Sochidin, salah satu pihak tergugat mengaku kecewa dengan putusan hakim. Ia mengaku bersama puluhan petani lainnya sudah menggarap lahan tersebut secara turun temurun sejak 1923.

Menurutnya, lahan tersebut merupakan tanah timbul pendangkalan sungai Pemali. Bahkan, warga sendiri sudah melakukan kewajibannya membayar SPPT setiap tahunnya sebagai pengguna lahan PSDA Brebes. 

Namun, pihak Perhutani beranggapan lain. Kasus ini bermula dari pendudukan lahan milik KPIH Perhutani Balapulang, Kabupaten Tegal. Para petani disebut telah menduduki lahan seluas 131 hektare di Kalenrembet sejak 1988 hingga 2015. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan Rp21 miliar. Namun, dalam sidang putusan gugatan perdata nomor perkara 94/PID.B/2015.PN BBS, Hakim Ketua, Teguh Alvianto dan didampingi dua anggota Iwan Gunawan dan Tri Mulyanto, memutuskan separuhnya, yakni Rp10 miliar. Tergugat juga diwajibkan membayar biaya pokok persidangan sebesar Rp10 juta. 

Kemudian, jika terlambat membayar ganti rugi sebesar Rp10 miliar, dikenakan biaya paksa sebesar Rp500 ribu per hari.
 
“Tapi bagi kami yang terpenting, objek sengketa yaitu lahan seluas 131 hektare kembali di bawah pengelolaan perhutani,” kata Bintari, jaksa penuntut umum.
 
Bintari juga menerangkan, para petani masih bisa menggarap lahan yang sudah dikuasainya sejak 1988 hingga 2015. Asal, mereka mau bekerja sama dengan pihak perhutani. Di antaranya dengan menanam tanaman tumpang sari yang tidak mengganggu tanaman hutan atau tegakkan.

Soal banding dari tergugat, pihaknya akan menyiapkan kontra memori banding.


(SAN)