Apindo Minta Deregulasi Buat Pemerintah-Swasta Bersinergi

Husen Miftahudin    •    05 November 2015 18:52 WIB
deregulasi
Apindo Minta Deregulasi Buat Pemerintah-Swasta Bersinergi
Pemerintah ketika mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perekonomian yang berjalan lambat membuat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi agar dapat memperbaiki kinerja perekonomian nasional. Salah satu paket kebijakan yang dikeluarkan tersebut adalah deregulasi untuk memangkas aturan yang dianggap menghambat investor maupun pengusaha dalam menjalankan usaha di Indonesia.

Ketua bidang Aneka Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ade Sudrajat mengungkapkan, selama lima tahun terakhir pertumbuhan industri manufaktur jeblok akibat regulasi pemerintah yang menghambat. Diharapkan dengan deregulasi yang dilakukan dapat menggenjot kembali pertumbuhan industri manufaktur yang nantinya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Inti perubahan (deregulasi) antara pengusaha swasta dan pemerintah harus berdampingan untuk bisa bersaing di pasar global. Tahun ini ada semangat yang tertangkap. Kita harus perkuat berbagai lini, terutama arus barang," ujar Ade, dalam acara Review of Deregulation Policy to Enchance Industry Competitiveness, di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan MI Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).

Saat ini, lanjut dia, deregulasi tersebut telah menyentuh sendi-sendi industri, khususnya manufaktur. Mudahnya perizinan dari pemerintah membuat perusahaan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya sehingga nantinya dapat meningkatkan penerimaan devisa untuk Tanah Air.

Industri dalam negeri pun diminta untuk mengubah orientasi dari perdagangan biasa menjadi manufaktur. Pasalnya, industri manufaktur dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) selain nilai tambah bagi perusahaan.

"Kontrol dan pengawasan dari Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) sangat diperlukan untuk mampu mengakses kita semua (pengusaha dan investor). Kalau (biaya) produksi dalam negeri Rp1.000 sedangkan impor hanya Rp800, produsen jadi tidak semangat. Makanya lima tahun terakhir ini banyak pelaku industri yang jadi pedagang," pungkas Ade.


(ABD)


Video /