Perlu Peran Pemerintah Pusat Atasi Konflik Bantar Gebang

Intan fauzi    •    06 November 2015 08:15 WIB
sampah jakarta
Perlu Peran Pemerintah Pusat Atasi Konflik Bantar Gebang
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang. (Foto: MTVN/LB Ciputri Hutabarat)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Pusat dinilai perlu ikut campur menyelesaikan konflik Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Sebab, konflik itu melibatkan dua kota dari dua provinsi.
 
"Untuk penyelesaian jangka pendek pemerintah pusat perlu terlibat, peran pemerintah pusat untuk memediasi," kata Pengamat Tata Kota Suryono Herlambang kepada Metrotvnews.com, Kamis (5/11/2015).
 
Menurut Suryono, hubungan Pemerintah Provinsi DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat harus diperbaiki, begitu juga dengan pengelola Bantar Gebang, PT Godang Tua Jaya.
 
"Lebih ke politiik kota, bagaimana hubungan mereka dengan tetangga sebelah. Kalau memang mentok yang di atas, pemerintah nasional mediasi mereka," ujarnya.
 
Pemerintah DKI Jakarta perlu merencanakan pengelolaan sampah lebih baik lagi. Suryono menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus membuat peraturan agar produksi sampah di Jakarta berkurang.
 
"Penyelesaian jangka menengah, cara pola pengelolaannya, konsep zero waste. Saat ini masih campur aduk, beban tempat pembuangan akhir masih tinggi, gubernur mulai mengatur penggunaan plastik, untuk mengurangi jumlah sampah di Jakarta. Target 2-3 tahun mengurangi sampahnya, (sampah) yang lainnya bisa didaur ulang," kata Suryono.


(FZN)

Video /