Kepada Luhut, Ahok Bercerita BPK Tendensius

Intan fauzi    •    06 November 2015 19:40 WIB
pembelian lahan rs sumber waras
Kepada Luhut, Ahok Bercerita BPK Tendensius
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. Ahok mengaku sempat ditanya kasus pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

"Cuma teman, ya dia tanya saja kasus, salah satunya Sumber Waras. Dia tanya kenapa bisa kejadian seperti itu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2015).

Kepada Luhut, Ahok menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlalu tendensius. BPK terlalu curiga terhadap dirinya dalam pembelian lahan seluas 3,6 hektare itu. "Saya laporkan ini tendesius," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, Luhut yakin Ahok tidak melanggar saat membeli lahan tersebut. "Beliau kenal betul dengan saya. Dia bilang saya juga enggak percaya masa kamu mau main duit segitu. Saya bilang tadi, kita akan kasih laporan lengkap," kata Ahok.

Tim penyidik KPK saat ini tengah mendalami dan mengkaji laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus tersebut diduga melibatkan Ahok.
 
Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji memastikan laporan sudah ada di tangan lembaga antikorupsi. Pengaduan masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan.
 
"Memerlukan pendalaman dan kajian dari tim, ini masih tahap awal yang diterima unit pengaduan masyarakat," kata Indriyanto, Senin (2/11/2015).
 
Jumat 30 Oktober, Pansus DPRD DKI Jakarta melaporkan Pemerintah Provinsi DKI ke KPK. Mereka menilai Pemprov DKI sudah mengabaikan rekomendasi BPK dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.
 
BPK sudah merekomendasikan kepada Ahok untuk membatalkan transaksi jual beli tanah untuk RS Sumber Waras. BPK menilai pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah seluas 3,7 hektare itu dapat merugikan pemerintah daerah sebanyak Rp191 miliar.
 
BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras dengan lahan rumah sakit sendiri. Alhasil, pembelian itu diindikasikan terjadi penggelembungan dana.
 
Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian. Jika tidak mau, badan audit negara ini meminta Ahok memulihkan indikasi kerugian minimal senilai Rp191 miliar.
 
Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Lokasi ini sesuai yang ditawarkan kepada Pemprov DKI dan bukan lokasi di Jalan Tomang Utara. Ahok tak menjalankan rekomendasi itu.


(YDH)


Video /