Akreditasi Lembaga Pemantau di Daerah Calon Tunggal Harus Ketat

Indriyani Astuti    •    08 November 2015 14:36 WIB
pilkada serentak
Akreditasi Lembaga Pemantau di Daerah Calon Tunggal Harus Ketat
Ilustrasi pilkada serentak,--Foto: Dok/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan lembaga pemantau pemilu di daerah yang mempunyai calon tunggal sangat penting. Sehingga proses pemilihan kepala daerah tidak dibiarkan lepas. Juga untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, proses akreditrasi lembaga pemantau pemilu sangat penting untuk menghinari munculnya pemantau abal-abal. Adapun tiga derah dengan calon tunggal yaitu Tasikmalaya, Timor Tengah Utara dan Blitar.

"Proses akreditasi di KPU menjadi sangat penting. KPU harus benar-benar melihat pencatatan lembaga pematau yang mendaftar, jelas pendanaanya, aktivitasnya selama ini," katanya di Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Kata dia, dikeluarkannya peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2015, bahwa lembaga pemantau dapat menjadi pihak yang mengajukan sengketa hasil pilkada di MK untuk daerah yang punya calon tunggal. Pasalnya ditengarai adanya indikasi kecurangan serangkaaian proses pascapemungutan suara hingga proses rekapitulasi.

Karena itu, Fadli meminta diberikannya legal standing bagi lembaga pemantau mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK. Lembaga pemantau juga harus diberikan akses form C1 oleh KPU. Pasalnya KPU hanya memberikan akses form C1 kepada lembaga pemantau secara online yang sudah diunggah di laman KPU.

"Kalau pemantau pemilu tidak punya form c1 maka kesulitan mereka mengikuti proses rekapiltulasi suara. Tanpa itu (form C1 yang autentik) mereka tidak punya legaslitas yang kuat untuk mengajukan gugatan ke MK," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, komisioner KPU Ferry Kurniarizkiyansyah mengatakan, pendaftaran lembaga pemantau dalam Peraturan KPU ditetapkan paling lambat pada 2 November lalu. Namun disebabkan MK mengeluarkan peraturan mengenai sengketa penanganan pilkada, maka pendaftaran bagi lembaga pemantau diperpanjang hingga H-3 sebelum pemungutan suara pilkada serentak yang jatuh pada 9 Desember mendatang.

"Harusnya tanggal 2 November, jadi karena ada pemungutan suara tiga daerah ini diperpanjang. proses administrasi bagi lembaga pemantau maksimal H-3 sebelum pemungutan suara," ujar Ferry.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan form C1 kepada lembaga pemantau di tiga daerah yang mempunyai calon tunggal. Alasannya scan form C1 sudah tersedia secara online dan dapat dipantau melalui laman KPU.

Sementara lembaga yang sudah terakreditasi diberikan kartu pengenal masuk ke tempat pemungutan suara untuk memantau.

"Selama di TPS mereka bisa melakuakn pencataan, tapi kami tidak memberi formulir C1. Kalau mau menfoto boleh," tutur Husni.


(MBM)

Alves tak Terkejut dengan Performa Menawan Neymar
Paris Saint-Germain vs Celtic

Alves tak Terkejut dengan Performa Menawan Neymar

12 hours Ago

Neymar berhasil menyarangkan sepasang gol ke gawang Celtic  pada menit ke-9 dan menit ke-2…

BERITA LAINNYA
Video /