Sebelas Staf DPRD Bali Positif Konsumsi Sabu

   •    10 November 2015 12:26 WIB
sabu
Sebelas Staf DPRD Bali Positif Konsumsi Sabu
Barang bukti narkoba (ilustrasi). (Metrotvnews.com/MK Rosyid)

Metrotvnews.com, Denpasar: Sebelas staf DPRD Bali diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Temuan ini didapat dari hasil tes urine yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Selasa 10 November.

Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Putu Gede Suastawa mengatakan 11 staf yang telah menjalani tes urine terindikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

"Intinya positif 11 orang dulu, selanjutnya kami akan me-assessment mereka dan melakukan pemeriksaan, apakah mereka benar-benar korban atau penyalahguna awal ataukah terlibat sindikat," kata Suastawa, di Denpasar seperti dilansir Antara.

BNNP Bali pada Senin 9 November 2015 telah melaksanakan tes urine di Sekretariat DPRD Bali. Saat itu yang diambil sampel urinenya adalah 161 staf dan pegawai Sekretariat DPRD Bali. Selain itu, dari 55 anggota DPRD Bali, baru lima orang yang diambil sampel urinenya.

Menurut dia, jika ada yang positif narkoba tentu akan direhabilitasi. Tetapi, sebelum direhabilitasi, akan diadakan penilaian dulu untuk menentukan mereka terlibat sindikat ataukah murni menjadi korban narkoba.

"Sedangkan untuk lima anggota Dewan itu hasilnya negatif. Sisanya (50 anggota), kami akan bersurat dulu untuk melakukan tes urine lagi," ujar Suastawa.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng mengatakan hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi terkait hasil tes urine para staf Sekretariat DPRD Bali.

Mekanisme pelaporannya, ucap dia, dari BNNP Bali ke Sekretaris Dewan, lalu dilaporkan pada gubernur dengan tembusan ke Badan Kepegawaian Daerah.

"Secara internal, kami akan melakukan pemantauan terhadap hasil tes urine. Kalau memang betul, tindakan hukumnya akan ada dari pihak yang berwajib," ujarnya.

Pihaknya baru bisa mengambil tindakan hukum kepegawaian setelah pihak berwajib bisa membuktikan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana.

"Dalam peraturan, tidak masuk kerja dalam  45 hari saja sudah bisa diberhentikan. Apalagi kalau ini sampai dipenjara. Di samping itu, tindakan melawan hukum memang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara," ujar Rochineng.


(SAN)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

1 day Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /