Gubernur Jabar Diminta Abaikan PP Pengupahan

Rendra Insan    •    11 November 2015 10:36 WIB
upah
Gubernur Jabar Diminta Abaikan PP Pengupahan
Demo buruh di depan Gedung Sate Bandung, MTVN - Rendra Insan

Metrotnews.com, Bandung: Ribuan buruh di Jawa Barat menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Mereka menilai peraturan itu akan merugikan kalangan buruh.

Aksi berlangsung di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Ribuan buruh berasal dari Bandung dan luar Kota Bandung, Rabu 11 November.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Agung Muslim Ginanjar, mengatakan peraturan itu mencerminkan pemerintah tak mencermati kebutuhan buruh.

"Misalnya peninjauan kenaikan kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan setiap lima tahun sekali. Itu memberatkan buruh," kata Agung di lokasi aksi.

Adapun tiga poin yang disampaikan dalam aksi tersebut yaitu:
1. Gubernur Jawa Barat membatalkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2016.

2. Gubernur membuat rekomendasi penolakan PP Nomor 78 Tahun 2015 ke Presiden RI.

3. Gubernur mengabaikan dan tak memakai formula PP untuk menetapkan UMK.

"Kami akan menurunkan massa lebih banyak dan akan melakukan mogok nasional dan mogok produksi pada 18 November 2015 ini," kata Agung.


(RRN)

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

3 hours Ago

Timnas U-16 hanya membutuhkan hasil seri di laga terakhir penyisihan Grup G saat menghadapi Lao…

BERITA LAINNYA
Video /