Calon dalam Pilkada Boleh Borong Dukungan dari Semua Parpol

M Rodhi Aulia    •    11 November 2015 16:49 WIB
pilkada serentak
Calon dalam Pilkada Boleh Borong Dukungan dari Semua Parpol
Gedung MK-----Google Image

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada tak dilarang memborong dukungan dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD tempat mencalonkan diri. MK tidak melihat ada hak konstitusional warga negara yang dirugikan apabila itu terjadi.

Putusan itu menjawab permohonan uji materi Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang diajukan Doni Istyanto Hari Mahdi. Pemohon mendalilkan, pasal yang dipermasalahkan atau a quo seakan mengizinkan satu pasangan calon dapat memborong semua dukungan.

Pemohon menginginkan ada pembatasan satu pasangan calon tidak boleh memborong dukungan melebihi 60 persen dari DPRD yang bersangkutan. Alasannya, cara itu dapat menghambat kesempatan pasangan calon lain untuk bertarung. MK berpendapat lain.

Menurut Mahkamah pasal itu tidak mengabaikan prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apalagi, parpol punya hak untuk menentukan dukungan atau mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon tertentu.

"MK tidak dapat membatasi pasangan calon memperoleh dukungan partai dari seluruh kursi DPRD yang bersangkutan," kata Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan putusan di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).

MK tak melihat pengaruh langsung dari maksimal dukungan semua partai dengan perolehan suara tertinggi. Pasal itu, kata Aswanto, juga tidak mengandung sifat dan unsur-unsur diskriminatif. Sebab, berlaku objektif bagi seluruh partai.

"Menurut MK, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum," tegas Aswanto.

Dalam kesempatan yang sama, pemohon mengajukan sembilan pasal dari Undang-undang yang sama. Yakni Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5) dan ayat (8).

Dari sejumlah pasal tersebut yang dikabulkan MK hanya satu pasal dan satu ayat. Yaitu Pasal 157 ayat (8) yang pada pokoknya menegaskan MK dapat menyelesaikan perkara persilihan hasil Pilkada selama 45 hari kerja. Sebelumnya hanya disebutkan 45 hari saja, tanpa penjelasan spesifik.


(TII)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

2 days Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /