JK Minta Dubes Jelaskan Kebijakan RI ke Negara Sahabat

Dheri Agriesta    •    11 November 2015 19:02 WIB
duta besar
JK Minta Dubes Jelaskan Kebijakan RI ke Negara Sahabat
Presiden dan Wakil Presiden RI. Antara Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Tugas seorang duta besar saat ini tidak hanya urusan diplomasi politik. Duta besar juga harus bisa menjelaskan kebijakan-kebijakan negara ke pemerintah negara sahabat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan duta besar harus menguasai materi kebijakan negara termasuk berkaitan dengan ekonomi. Hal itu, menurut JK, membuat tantangan pekerjaan duta besar makin tinggi.

"Dubes itu menjelaskan kebijakan bangsa yang tentu harus diketahui," kata JK usai memberikan arahan kepada 33 duta besar di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).

Lebih jauh, JK menuturkan tantangan masing-masing duta besar berbeda-beda, tergantung di negara mana mereka ditempatkan. Demikian juga dengan cara mengatasi tantangan itu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap duta besar terpilih bisa memperjuangkan kepentingan nasional. Sebelumnya, para duta besar mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo dan menteri Kabinet Kerja.

33 duta besar Indonesia:

1. Hasan Bagis, untuk Uni Emirat Arab

2. Safira Machrusah, untuk Aljazair

3. Bambang Antarikso, untuk Irak

4. Husnan Bey Fananie, untuk Azerbaijan

5. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand

6. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa

7. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir

8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela

9. Mansyur Pangeran, untuk Republik Senegal

10. I Gusti Agung Wesaka Puja, untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW

11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, untuk Qatar

12. Ibnu Hadi, untuk Republik Sosialis Vietnam

13. Alfred Tanduk Palembangan, untuk Republik Kuba

14. Wiwiek Setyawati Firman, untuk Republik Finlandia

15. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan

16. Muhammad Ibnu Said, untuk Kerajaan Denmark

17. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia

18. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique

19. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia

20. Musthofa Taufik Abdul Latif, untuk Kesultanan Oman

21. R Soehardjono Sastromihardjo, untuk Republik Kenya

22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, untuk Republik Panama

23. Dian Triansyah Djani, Perutusan Tetap PBB

24. Diennaryati Tjokrisuprihatono, untuk Republik Ekuador

25. Agus Maftuh Abegebriel, untuk Kerajaan Arab Saudi

26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina

27. I Gede Ngurah Swajaya, untuk Republik Singapura

28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria

29. R Bagas Hapsoro, untuk Kerajaan Swedia

30. Octavino Alimudin, untuk Republik Islam Iran

31. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican

32. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia

33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia.


(TRK)