Agung Laksono: Kepengurusan Transisi Hanya Jalan Menuju Munas

Anggitondi Martaon    •    11 November 2015 19:12 WIB
dualisme golkar
Agung Laksono: Kepengurusan Transisi Hanya Jalan Menuju Munas
Agung Laksono--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepengurusan transisi yang dibentuk kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie dianggap sebagai pintu masuk digelarnya musyawarah nasional. Kepengurusan transisi bersifat sementara, bukan permanen.

"Baik, itu sebuah pemikiran yang cukup bisa dipahami dan bisa dikembangkan lagi. Tapi masalahnya bukan itu. Ini kan transisi, artinya tugasnya jelas, hanya untuk melaksanakan munas." kata Ketua umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono di kantor Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/11/2015).‎

Menurut Agung, kepengurusan permanen hanya bisa dibentuk melalui Munas. "Karena sebuah DPP wajib melalui munas, bukan dibikin-bikin. Tapi okelah ini memang extraordinary occasion. Tapi ya temporary," ungkap dia.

Lebih jauh, Agung tetap berharap munas dapat segera digelar. Dia beranggapan penyelenggaraan munas merupakan cara paling ideal mengakhiri sengketa kepengurusan tingkat pusat.‎

"‎Kita bicarakan, sepakat bahwa apapun jalurnya, politik atau hukum, semua bermuara pada penyelesaian palilng ideal dan komprehensif yaitu Munas untuk pusat," ujar dia.

Agung mengklaim Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) setuju munas dilangsungkan dalam waktu dekat. "Paling lambat 2016," tukas Agung.

Di tempat yang sama, Ical mengatakan munas bisa saja digelar tahun depan. Syaratnya harus ada usulan dari dua per tiga DPD I.

"Semua berdasarkan AD/ART. ‎Munas pasti ada, ‎bisa 2016, 2017, 2018, 2019. Itu kan tergantung pada keputusan lebih dua pertiga anggota DPD 1," kata Ical.

Ical menghiraukan desakan penyelenggaraan Munas yang dominan dituntut oleh kubu Agung. Menurutnya, kepengurusan partai versi Munas Ancol sudah tidak ada lagi. "Kan enggak ada‎ DPP Ancol. Sudah tidak ada lagi," ungkap dia.

Bahkan, dirinya mendesak Kementerian Hukum dan HAM segera merespons putusan Mahkamah Agung (MA) dan mencabut SK kepengurusan Munas Ancol. "Menkumham harus mencabut SK Munas Ancol, artinya munas ancol tidak ada lagi," tegas dia.


(YDH)


<i>Jersey</i> Prancis Masih Laris di Moskow

Jersey Prancis Masih Laris di Moskow

1 day Ago

Perhelatan Piala Dunia 2018 Rusia telah usai, namun tidak membuat Kota Moskow sepi. Kawasan suv…

BERITA LAINNYA
Video /