Pansus Pelindo Berencana Panggil Teten

Al Abrar    •    13 November 2015 19:19 WIB
pelindo
Pansus Pelindo Berencana Panggil Teten
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu--Metrotvnews.com/Surya Perkasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus angket PT Pelindo II (Persero) berencana memanggil Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Hal tersebut terkait beredarnya pesan singkat yang ditunjukkan kepada Direktur Pelindo II RJ Lino ke Teten.

"Kita mengusulkan akan panggil Teten, ada hubungan apa dia dengan Lino," kata anggota Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Pemanggilan tersebut agar pansus mendapatkan penjelasan, terkait adanya dugaan komunikasi antara Dirut PT Pelindo II RJ Lino dengan Teten Masduki.

Menurut politikus PDIP ini, penyelidikan tersebut sangat diperlukan. Sebab pesan singkat tersebut terjadi pascaBareskrim Mabes Polri melakukan pengeledahan yang dipimpin oleh Komjen Pol Budi Waseso saat itu.

"Itu yang akan kita dalami, komunikasi yang dilakukan oleh Lino ke mana saja," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR Teguh Juwarno mengatakan Pansus Pelindo II tak terpengaruh proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan mobil derek di perusahaan pengelola pelabuhan pelat merah itu. Pansus akan menjalankan fungsi sesuai aturan, meski Bareskrim Polri kini tengah giat menyidik kasus tersebut.

Politikus PAN itu melanjutkan, Pansus tidak akan berhenti menelusuri detail terkait kasus mobil derek itu. "Yang utama soal tata kelola BUMN juga menjadi fokus Pansus," katanya.

Teguh menjelaskan pernyataan awal anggota Pansus Pelindo II Daniel Johan bahwa Dirut Pelindo II RJ Lino lebih tunduk ke pengusaha asing yakni Li Ka Shing dan Rothschild dibanding kepada Pemerintahan.

Saat memberikan keterangan di depan Pansus Pelindo II Kamis (29/10), Menko Rizal Ramli mengungkap enam pelanggaran RJ Lino. Pertama, memperpanjang perjanjian dengan Hutchison Port Holding (HPH) di Jakarta International Container Terminal (JICT) sebelum jangka waktu berakhir.

Perjanjian seharusnya berakhir 27 Maret 2019, namun oleh Lino diperpanjang sejak 2014. Kedua, RJ Lino memperpanjang tanpa melakukan perjanjian konsesi terlebih dahulu dengan otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok sebagai regulator.

Ketiga, tidak mematuhi surat kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok tentang konsesi. Isinya memperingatkan Dirut Pelindo II agar tidak memperpanjang perjanjian sebelum memperoleh konsesi.

Keempat, RJ Lino juga tidak mematuhi surat dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia II Luky Eko Wuryanto tertanggal 23 Maret 2015 Kelima, RJ Lino melanggar prinsip transparansi dengan tidak melalui tender terbuka.

Sehingga, harga optimal tidak tercapai. Keenam, melanggar keputusan komisaris PT Pelindo II mengenai perlunya konsesi dan pendapat Jamdatun yang tidak tepat.

Di masa reses DPR, pansus juga sudah mendapat izin ketua dan wakil ketua DPR untuk menggelar rapat kerja dengan berbagai pihak. Berdasarkan jadwal, sejumlah pejabat akan dipanggil yakni dari Komisi Ombudsman, KPPU, Ditjen Pajak, BPKP, dan Bahana Securities.


(YDH)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

1 day Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /