Soal Bandara Kulon Progo, Menteri Ferry Desak Revisi PMK 13/2013

Patricia Vicka    •    14 November 2015 12:22 WIB
bandara
Soal Bandara Kulon Progo, Menteri Ferry Desak Revisi PMK 13/2013
Rancangan desain Bandara Kulon Progo, DIY. (ist/bpmpt.kulonprogokab.go.id)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 13 Tahun 2013 perlu direvisi. Sebab PMK yang mengatur tentang biaya operasional pembebasan lahan untuk kepentingan umum, maksimal Rp1,6 miliar, tak bisa diaplikasikan pada beberapa kasus pertanahan. Salah satunya, tanah bakal Bandara Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mendesak pemerintah segera merevisi aturan tersebut. Revisi, kata dia, bisa dilakukan dengan cepat karena hanya mengubah beberapa pasal saja.

"Kalau maksimal hanya Rp1,6 miliar, jelas tidak mungkin bisa untuk Bandara Kulon Progo yang seluas 640 meter persegi. Revisi cepat, ubah beberapa pasal itu bisa cepat," ujar Ferry, usai rapat koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat (13/11/2015).

Dia yakin bukan hanya Badan Pertanahan Nasional yang merasa PMK tersebut tidak relevan. "Saya kira bukan hanya kami yang tidak relevan. Siapapun yang melakukan pasti tidak bisa dengan angka sebesar itu," tegasnya.

Ia menambahkan, upaya revisi akan berguna jika permasalahan serupa muncul di masa depan. Sehingga, ia berharap, peraturan tidak menghambat pembangunan.

"Revisi atau tidak, yang penting fungsi pengaturan itu tidak menghambat. Kalau menghambat, masa kita tidak cari jalan keluarnya? Tentu kita ingin sempurnakan isinya," tutupnya.

Senin, lahan diukur

Dalam pada itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan proses pembebasan lahan akan dimulai awal pekan depan. 

"Hari Senin, BPN mulai turun ke lapangan memulai pengukuran pertanahan (di daerah bandara Kulon Progo)," kata Sultan HB X di tempat yang sama.

Satu suara dengan Sultan, Kepala BPN DIY Arie Yuriwin mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan pembentukan satgas pengukuran dan satgas inventarisir.

Pengukuran dan sosialisasi ini terus berjalan seiring revisi PMK No 13 Tahun 2013. Untuk sementara, pihaknya akan menggunakan anggaran Rp1,6 miliar seperti tertuang dalam aturan tersebut.

"Kemarin kita ajukan anggaran Rp9 miliar untuk semua proses (pembebasan) lahan termasuk bidang pengukuran, inventarisir dan biaya pengamanan dan sertifikasi lahan. Sementara, kita pakai Rp1,6 miliar dulu," tuturnya.
 
Rapat kordinasi ini turut dihadiri Kementerian PU-Pera, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah DIY.


(SAN)

Pelatih Napoli Sejajarkan Insigne dengan Messi, Neymar dan Ronaldo
Jelang Napoli vs Shakhtar Donetsk

Pelatih Napoli Sejajarkan Insigne dengan Messi, Neymar dan Ronaldo

11 hours Ago

Napoli dijadwalkan bentrok kontra Donetsk untuk memainkan matchday kelima Liga Champions 2017--…

BERITA LAINNYA
Video /