Jaksa Agung Dorong Mantan Bos IM2 Kembali Ajukan PK

Wandi Yusuf    •    14 November 2015 22:03 WIB
indosat
Jaksa Agung Dorong Mantan Bos IM2 Kembali Ajukan PK
Jaksa Agung M. Prasetyo. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mendapat banyak dukungan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua dalam perkara kerja sama antara Indosat dan IM2 dalam penyelenggaraan 3G di frekuensi 2.1 GHz. Selain dari masyarakat dan industri telekomunikasi, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pun mendorong agar Indar mengajukan PK yang kedua.

Menurut Prasetyo, Indar sebaiknya memang melakukan PK kedua setelah PK pertama ditolak Mahkamah Agung pada akhir Oktober lalu. Prasetyo menambahkan, Kejaksaan Agung akan sangat hati-hati menangani kasus IM2 mengingat dampak kasus ini sangat besar terhadap masyarakat. Prasetyo mengaku tidak akan gegabah untuk melaksanakan eksekusi putusan ganti rugi Rp1,3 triliun itu.

"Yang menuntut eksekusi siapa? Kita harus melihat kepentingan masyarakat. Saya meminta semua bisa memahami karena Indar Atmanto nampaknya mau PK lagi," kata Prasetyo, akhir pekan lalu.

Prasetyo mempertimbangkan dampak kasus IM2 terhadap masyarakat. Hal ini mengingat kerjasama yang diselenggarakan antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) juga dilakukan oleh lebih dari 200 penyelenggara jasa internet (ISP) lain. Sehingga, bila IM2 dinyatakan bersalah, maka ratusan ISP juga akan dinyatakan bersalah. Hal ini dapat menyebabkan layanan internet terganggu secara nasional.

"Kita lihatlah manfaatnya. Kalau satu provider ini terganggu nanti semuanya terganggu. Nanti kalian (media) terganggu juga," kata Prasetyo.

Pernyataan Jaksa Agung Prasetyo ini keluar setelah sejumlah stakeholder menyayangkan adanya penolakan Mahkamah Agung terhadap PK yang diajukan Indar. Beberapa di antaranya adalah Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) bersama 16 Asosiasi TIK Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), LBH Pers, dan pakar IT Onno W Purbo dengan petisi online meminta pembebasan Indar, mantan Dirut IM2, yang didukung lebih dari 36 ribu masyarakat. Mereka khawatir dampak kasus IM2 akan sangat besar terhadap penyelenggaraan jasa internet yang berujung pada terganggungnya ekonomi nasional.

PWI DKI Jakarta, misalnya. Anggotanya mendatangi kantor Mahkamah Agung (MA) untuk meminta kejelasan kasus IM2, pada Kamis, 5 November. Mereka menyatakan kekecewaan terhadap penolakan PK Indar Atmanto.

Ketua Dewan Kehormatan PWI DKI Jaya, Kamsul Hasan mengatakan PWI Jakarta khawatir penolakan Mahkamah Agung (MA) atas PK tersebut akan mematikan layanan internet, yang ujungnya bisa menyebabkan wartawan dan redaksi tidak bisa bekerja. Dalam skala lebih luas, akan menyebabkan terganggunya ekonomi nasional.

"Indonesia bisa terancam blank spot, tidak ada jaringan internet karena para penyelenggara jasa internet merasa ketakutan akan bernasib sama seperti Pak Indar," ujar Kamsul Hasan.

Dukungan terhadap kerja sama PT Indosat Tbk dan PT IM2 tidak merugikan negara juga ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, kerja sama penyelenggaraan 3G di frekuensi 2,1 GHz telah sesuai dengan aturan dan UU Telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan sikap pemerintah saat itu.

"Kasus itu akan dianggap salah kalau melanggar aturan. Kalau yang membuat aturan mengatakan tidak salah, ya tidak ada yang salah," kata Wapres JK. ‪Wapres menilai kasus yang menimpa PT IM2 seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab regulator sudah menyatakan tidak ada kesalahan.



(UWA)

Pique Berharap Jumpa City di Liga Champions
Liga Champions 2017--2018

Pique Berharap Jumpa City di Liga Champions

1 day Ago

Bek Barcelona Gerard Pique berharap timnya bisa bertemu Manchester City di Liga Champions musim…

BERITA LAINNYA
Video /