Sopir Angkot Tolak Kebijakan Tutup Pintu

Achmad Zulfikar Fazli    •    17 November 2015 12:12 WIB
angkutan umum
Sopir Angkot Tolak Kebijakan Tutup Pintu
Angkot wajib tutup pintu saat beroperasi,--Foto: MI/Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah sopir menolak kebijakan menutup seluruh pintu angkutan umum. Mereka khawatir penumpang tidak betah naik angkutan umum lantaran pengap dan panas lantaran pintu harus ditutup.

Andreas Sembiring, sopir ankot D15, menilai, penerapan penutupan pintu angkutan umum tidak tepat. "Menurut saya tidak bagus. Lebih bagus jangan ditutuplah," kata Andreas kepada Metrotvnews.com di Terminal Lebak Bulus, Jalan Lebak Bulus Raya, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Menurut Andreas, aturan ini juga sulit diterapkan kepada angkutan umum kecil. Sebab, kegiatan turun dan naik penumpang akan terganggu jika harus buka tutup pintu.

"Nanti narik penumpangnya jadi tidak efektif, kan kalau angkutan kecil sulit kalau harus buka tutup pintu. Kecuali angkutan umum besar, mereka bisa karena ada kondekturnya," tegas dia.

Hal senada diutarakan Warsono, sopir angkutan umum 106. Dia tidak setuju dengan kebijakan penutupan pintu angkutan umum tersebut. "Terlalu ribet," kata Warsono.

Ia pun memaklumi munculnya kebijakan ini. Apalagi saat musim penghujan. Namun dia iba dengan penumpang yang harus berpanas-panasan jika nanti pintu angkutan umum harus tertutup saat beroperasi.

"Kasian penumpang kepanasan kalau ditutup. Mungkin kalau hujan saja ditutup, kalau enggak hujan mah jangan ditutup. Kan panas nanti," ujar dia.

Begitu juga dengan Resno, sopir angkot lainnya. Dia menilai, penutupan pintu tidak akan bisa diterapkan pada angkutan umum. Apalagi, selama ini belum pernah ada penerapan seperti itu.

"Tidak bisa kalau pintu ini ditutup. Semua angkutan umum pasti tidak bisa, kecuali taksi," kata dia.

Seluruh angkutan umum di Jakarta wajib menutup pintu. Bila melanggar, polisi akan mengganjar tilang dan denda Rp250 ribu. Apalagi, penerapan penutupan pintu angkutan umum saat beroperasi ini telah diatur dalam Undang-undang.

"Ini sudah ada payung hukumnya. Jangan bandel," kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto di Jakarta, Jumat 13 November 2015.

Aturan yang dimaksud Budiyanto adalah Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pengemudi angkutan umum yang melanggar akan dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara selama 1 bulan atau denda Rp250 ribu.


(MBM)


Video /