YLKI Minta PGN Transparan Menentukan Harga Gas

Fauzan Hilal    •    17 November 2015 23:00 WIB
gas
YLKI Minta PGN Transparan Menentukan Harga Gas
Pekerja mengecek truk tangki pembawa bahan bakar gas di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta. (Foto: Antara)

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk transparan dalam menetapkan harga gas. Hal ini terkait dugaan PGN menjual gas dengan harga yang lebih tinggi dari yang diumumkan.
 
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kesimpangsiuran informasi terkait harga gas harus diusut tuntas. Pasalnya, persoalan harga terkait erat dengan kepentingan konsumen.
 
“Kesimpangsiuran ini tidak bisa dibiarkan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus melakukan audit terhadap PGN,” kata Tulus di Jakarta, Selasa (17/11/2015).
 
Menurut Tulus, dari hasil audit BPK akan diperoleh struktur tarif yang diterapkan PGN. Kalau ternyata PGN memberlakukan tarif yang berbeda seperti yang dinyatakan kepada publik, pemerintah harus memberikan sanksi tegas. “Kalau sudah ada audit BPK, berarti sudah teruji oleh lembaga yang kompeten,” katanya.
 
Tulus bilang, sebagai BUMN, PGN harus bersikap transparan, termasuk dalam harga. Apalagi, gas sangat berpengaruh terhadap masyarakat, karena end user dari gas adalah PLN yang notabene perusahaan penyedia listrik dan berbagai sektor industri.
 
Tulus menilai, jika PGN memberlakukan struktur tarif yang berbeda dengan yang dipublikasikan, PGN tidak layak menjadi agregator gas. Karena, memanipulasi tarif merupakan kesalahan fatal.
 
“Jika memang demikian, PGN tidak layak menjadi agregator gas. Sebab, hal itu menyangkut tidak transparannya manajemen dalam memformulasikan tarif,” katanya.
 
Menurut Tulus tindakan PGN bisa mempengaruhi harga saham mereka. Jika publik sudah tidak percaya, harga saham mereka bisa rontok.
 
Sebelumnya, Kepala Divisi Komunikasi PGN Irwan Andri Atmanto mengatakan, PGN menjual gas dengan harga 14 dolar AS per MMBTU. Bahkan Sumatra Utara, PGN hanya mengambil selisih 0,2 dolar AS per MMBTU.
 
Direktur Eksekutif Indonesian Resourcess Studies (IRESS) Marwan Batubara berpendapat, pernyataan tersebut patut dipertanyakan. Sebagai BUMN, PGN  seharusnya bersikap transparan dalam menetapkan harga. "Harus jelas komponennya, apakah sesuai aturan atau tidak," ujarnya.
 
Menurut Marwan, pernyataan PGN bahwa mereka sudah membeli mahal, yakni US$ 13,8 per MMBTU dari Arun-Belawan, juga harus diklarifikasi. Jangan sampai menimbulan kesan, bahwa tingginya harga disebabkan kesalahan Pertamina. "Jangan-jangan ada faktor lain," katanya.
 
Untuk itulah Marwan berpendapat,  pemerintah seharusnya melakukan klarifikasi sehingga persoalannya menjadi terang benderang dan tidak ada kesimpangsiuran informasi kepada publik. "Tetapi yang penting harus solid. Ini bukan melibatkan swasta, ini perusahaan negara. Mestinya pemerintah bisa mengendalikan, apakah itu Kementerian ESDM atau Kementerian BUMN," lanjutnya.
 
Menurut Marwan, yang menjadi pemicu adalah Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Dikatakan bahwa harga gas ditetapkan oleh BUMN.
 
"Kalau masih membiarkan BUMN menetapkan harga, itu sama artinya dengan tidak mematuhi perubahan terutama Pasal 28 UU Migas. Itu yang seharusnya menjadi pegangan, bukan Permen," kata Marwan.
 
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) juga meminta PGN transparan dalam penetapan harga gas untuk konsumen di Sumatera Utara (Sumut). Hal itu lantaran pernyataan PGN yang menyebutkan penyebab harga gas di Medan tinggi karena harga gas yang diberikan Pertamina cukup mahal.
 
VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, terdapat dua sumber pasokan gas dari Pertamina dan anak perusahaan, yaitu empat MMSCGD bersumber dari lapangan Pangkalan Susu yang berasal dari Pertamina EP. PGN juga memperoleh pasokan dari Pertamina yang bersumber dari LNG Donggi Senoro sekitar empat MMSCFD.
 
Harga gas eks regasifikasi Arun yang dikelola oleh Perta Arun Gas (regasifikasi), Pertagas (transportasi), dan Pertagas Niaga (niaga), sampai di PGN benar USD13,8 MMBTU, di mana 85 persen dari komponen harga tersebut ditetapkan pemerintah, termasuk toll fee sebesar USD2,58 plus PPN, biaya regasifikasi USD1,58 plus PPN.
 
Namun, harga gas pipa dari Pangkalan Susu yang juga ditetapkan pemerintah adalah sebesar USD8,31 per MMBTU. "Dengan komposisi tersebut, seharusnya badan usaha niaga dalam hal ini PGN dapat melakukan blending price berdasarkan rata-rata tertimbang harga dan volume pasokan," kata Wianda, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (12/11/2015).
 


(FZN)


Ronaldo Tarik Ucapan terkait Hengkang dari Madrid
Real Madrid

Ronaldo Tarik Ucapan terkait Hengkang dari Madrid

53 minutes Ago

Pemain berjuluk CR7 itu berencana memikirkan masa depannya yang kemungkinan tak lama di Madrid.…

BERITA LAINNYA
Video /