Tax Amnesty Mesti Berlaku Tahun Depan

Nuriman Jayabuana    •    19 November 2015 08:30 WIB
tax amnesty
<i>Tax Amnesty</i> Mesti Berlaku Tahun Depan
Ilustrasi -- FOTO: Antara/Zabur Karuru

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah perlu mempercepat finalisasi payung hukum insentif pengampunan pajak (tax amnesty) dengan DPR. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam mengatakan percepatan finalisasi tax amnesty sudah sangat mendesak, sehingga harus bisa mulai diterapkan mulai tahun depan.

Dia percaya bila kebijakan tersebut dijalankan secepatnya, maka dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dana ribuan triliun yang selama ini terparkir di luar negeri dapat dipulangkan dan turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Terlebih, sejumlah negara yang tergabung dalam G20 termasuk Indonesia menyepakati otomatisasi pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information) sektor keuangan antarnegara.

"Ini momentum agar tax amnesty mulai digulirkan pada 2016, karena pada 2017 era keterbukaan data perbankan sudah dimulai," ujar dia di Jakarta, Rabu (18/11/2015). Artinya, pertukaran keterbukaan data tersebut memungkinkan otoritas pajak setiap negara mengeruk potensi basis pajak yang sebenarnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu juga menjelaskan pada 2017 seluruh kekayaan wajib pajak dapat terungkap dengan keterbukaan pertukaran data sektor keuangan tersebut. "Maka istilahnya di dunia ini tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. No place to hide," ujar Bambang.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun juga menilai aturan terkait tax amnesty sudah sangat mendesak, sehingga perlu segera difinalisasi. Menurutnya tax amnesty sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi kekurangan penerimaan pajak (shortfall) yang diperkirakan pada tahun ini sebesar Rp160 triliun.

"Shortfall pajak membuat adanya risiko fiskal di APBN, mitigasinya perlu seperti apa. Dalam situasi seperti ini kalau kita tidak mau utang, ya harus segera jalankan tax amnesty," ujar dia.

Di samping itu, realisasi capaian penerimaan pajak sejauh ini baru terealisasi sekitar 63 persen dari target. "Saya angkat topi kalau tahun ini penerimaan pajak bisa sampai 85 persen. Perkiraan saya paling hanya sampai 77 persen," ujar dia.

Untuk itulah, pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi untuk menghindari situasi yang terjadi tahun ini terulang. Menurutnya, salah satu bentuk mitigasi risiko fiskal yang tepat merupakan kebijakan tax amnesty. "Ini harus dilakukan oleh pemerintah, agar situasi di 2016 membaik," kata dia.

Misbakhun mengatakan konstitusi mengamanatkan defisit negara tak boleh melebihi tiga persen. Bila tak bisa meningkatkan penerimaan pajak, skenario terburuk pemerintah merupakan pemangkasan anggaran belanja yang berimplikasi serius terhadap pertumbuhan.

Dia meyakini pembahasan payung hukum pengampunan segera memasuki tahap akhir dan dapat diterapkan pada awal 2016. "Sekarang sebetulnya DPR sudah sangat siap, kita juga sudah melakukan komunikasi yang intensif. Jika lancar, target itu bisa terpenuhi," pungkas dia.


(ALB)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

3 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /