Korupsi PLTA, Mantan Gubernur Papua Dihukum 4,5 Tahun

Renatha Swasty    •    19 November 2015 17:54 WIB
kasus korupsi
Korupsi PLTA, Mantan Gubernur Papua Dihukum 4,5 Tahun
Barnabas Suebu di Pengadilan Tipikor----Ant/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu dihukum empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan. Barnabas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Provinsi Papua.

"Menyatakan terdakwa Barnabas Suebu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kedua," kata Hakim Ketua Tito Suhut saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Barnabas terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dakwaan kedua.

Hakim Halasan Butar-butar dalam pertimbangannya mengatakan, selaku Gubernur Papua, Barnabas bermaksud membangun PLTA ramah lingkungan. Barnabas memerintahkan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua melakukan pembangunan Detail Engineering Design (DED) yang berpotensi dibangun PLTA. Barnabas menghendaki melibatkan perusahaan lokal, yakni PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ).

"PT KPIJ mayoritas saham dimiliki terdakwa atau saudara terdakwa," jelas Hakim Halasan.

Setelah itu, Lamusi Didi yang merupakan Komisaris Utama PT KPIJ, atas permintaan terdakwa diperintahkan mencari perusahaan yang ahli membangun PLTA untuk bekerja sama dengan PT KPIJ. Padahal, lanjut Halasan, PT KPIJ tidak dapat membuat PLTA. Setelah dilakukan lelang, dipilihlah PT Indah Karya dan PT Geo AC, yang bakal membantu pembangunan PLTA. Lamusi Didi sempat meminta supaya pihak yang ikut dapat memberikan fee proyek di akhir pembangunan.

Dalam proses lelang hingga selesai, kata Halasan, pembangunan PLTA tidak sesuai rencana. "Terdakwa kemudian mendapatkan dividen sejumlah Rp300 juta dari PT KPIJ. Tapi kemudian dikembalikan ke PT KPIJ setelah perkara ini mencuat," ujar Hakim Halasan.

Dari rangkaian tersebut, Halasan menyimpulkan terdakwa mempunyai niat menguntungkan PT KPIJ yang sebagian besar sahamnya dimiliki terdakwa. Alasan terdakw tidak mengetahui mulai dari proses lelang sampai pembangunan tak bisa diterima.

"Terdakwa selaku pemilik PT KPIJ dapat laporan dari Lamusi Didi yang patut diduga terdakwa nengetahui adanya aliran dana ke PT KPIJ yang menguntungkan terdakwa," beber Halasan.

Dari rangkaian itu pula, Hakim menilai telah terjadi benturan kepentingan antara Barnabas dengan PT KPIJ. "Pengawasan DED menjadi tidak independen. Terbukti di Pemprov Papua tidak menolak keinginan terdakwa memasukkan PT KPIJ sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan," ujar Halasan.

Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp43.362.781.473, sesuai audit BPK.

Adapun Barnabas diberatkan karena tidak membantu pemerintah mencegah terjadinya KKN. Sementara diringankan karena terdakwa menerima penghargaan baik di dalam maupun di luar yang mewakilkan Pemerintah Indonesia dan terdakwa berupaya menindaklanjuti hasil audit BPK dalam pembuatan DED, dan terdakwa sudah berusia lanjut.

Terkait putusan Hakim, Barnabas pikir-pikir untuk mengajukan banding. "Oleh karena itu perkenankan saya memikirkan apakah kami akan upaya hukum lebih lanjut, pengadilan lebih tinggi," ujar Barnabas.


(TII)

Real Madrid Memboyong 20 Pemain saat Menyambangi APOEL
Jelang APOEL vs Real Madrid

Real Madrid Memboyong 20 Pemain saat Menyambangi APOEL

59 minutes Ago

Real Madrid akan berhadapan dengan APOEL pada penyisihan Grup H Liga Champions 2017 -- 2018, 22…

BERITA LAINNYA
Video /