Kenaikan UMK Dongkrak Kinerja Buruh?

ant    •    21 November 2015 14:00 WIB
upah
Kenaikan UMK Dongkrak Kinerja Buruh?
Demo buruh di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. (Metrotvnews.com/Roni Kurniawan)

Metrotvnews.com, Bandung: Hitung-hitungan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016 dinilai tak menyenangkan pengusaha dan buruh. Pengusaha menganggap kenaikan upah tidak dibarengi peningkatan kinerja. Buruh berprinsip besaran kenaikan belum penuhi hak mereka.

Dalam dialog ketenagakerjaan di Bandung, Sabtu 21 November, seperti dilansir Antara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Deddy Wijaya menyebut pengusaha kurang senang dengan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kata dia, pengusaha harus menanggung 100 persen kenaikan upah buruh. Artinya, beban operasional perusahaan meningkat. Pada saat yang sama, kontribusi buruh pada pertumbuhan itu paling maksimal 30-40 persen. 

Apalagi, iklim bisnis saat ini belum benar-benar pulih. Menurutnya, banyak perusahaan yang mengurangi dan bahkan menghentikan produksi karena berkurangnya permintaan.

Ia berharap agar penghitungan UMK tidak semata untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, ada aturan tentang peningkatan produktivitas. "Lebih dari itu melihat produktivitasnya, itu tak diatur dan disesuaikan secara dwipartit," katanya. 

Akibat UMK hanya bertujuan memenuhi KHL, maka pekerja yang baru masuk akan diupah sama dengan yang bertahun-tahun bekerja. Buruh harus diberikan tambahan kemampuan (skill) untuk bisa bersaing.

"Sekarang kita hanya bicara skala upah di dalam negeri, sebulan lagi kita bicara dengan pekerja dari luar negeri setelah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa aturan pekerja dari negara asing itu akan masuk ke kita juga, itu harus diantisipasi," kata Deddy.

Meski demikian, Deddy mengaku pengusaha akan menerima keputusan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam aturan itu, kenaikan upah rata-rata 11,5 persen dan berlaku rata di semua daerah.

"Dengan adanya kenaikan 11,5 persen yang katanya akan rata di setiap daerah tentu saja tidak happy bagi pengusaha, juga belum menyenangkan bagi buruh. Tapi harus kita terima dan pengusaha harus jalankan," kata Deddy.

Sementara itu, Ketua KSPSI Roy Jinto menyatakan dengan kenaikan upah 11,5 persen yang dipukul rata, kata dia, jelas tidak sesuai dengan harapan buruh. Meski demikian pihaknya terus mengawal penetapan UMK.

"Di Bandung contohnya, ada penetapan UMK Rp2,699 juta. Itu masih di bawah kebutuhan hidup buruh. Berdasarkan perhitungan kami idealnya di atas Rp2,7 juta, karena ada lima item lain dari kebutuhan hidup layak yang belum dibahas," kata Roy Jinto menambahkan.


(SAN)

Video /