Kemendagri Harus Aktif Evaluasi Perda Diskriminatif

Achmad Zulfikar Fazli    •    22 November 2015 16:54 WIB
ham
Kemendagri Harus Aktif Evaluasi Perda Diskriminatif
Ilustrasi,--Foto: Dok/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri diminta bergerak aktif mengevaluasi sejumlah Peraturan Daerah (Perda). Sebab, sejauh ini masih banyak Perda yang bersifat diskriminatif kepada salah satu golongan atau kelompok tertentu.

"Mendagri punya peran aktif dalam evaluasi perda-perda yang dinilai diskriminatif," kata Koordinator Divisi Kampanye Komnas HAM, Yuli Asmini dalam konferensi pers 'Menuju Konferensi Nasional Kota dan Kabupaten HAM' di Cheese Cake Factory di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).

Menurut dia, saat ini masih banyak Perda bersifat diskriminatif tehadap isu intoleransi antar umat beragam. Hal ini disebabkan belum adanya bentuk aturan yang konkret dalam Perda yang dapat memenuhi ketentuan ramah terhadap HAM.

"Jadi (harus ada) kontrol kepala daerah untuk mengeluarkan perda," kata dia.

Komnas HAM sendiri, kata dia, telah melakukan bantuan kepada Kabupaten Wonosobo dalam membentuk Perda yang ramah terhadap HAM.

"Kami periksa bagaimana mekanisme kontrolnya, memang ada usulan pembentukan institusi HAM. Apakah harus institusi HAM atau jangan-jangan ada unit pemda yang bisa melakukan kontrol dengan pelibatan masyarakat, (atau) partisipasi publik," terang dia.

Secara terpisah menurut Komisiomer Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron, Perda yang sering bersifat diskriminatif yakni terkait syariat islam. Adapula Perda diskriminatif di bidang ekonomi, sosial dan budaya seperti perizinan dan tambang yang merugikan masyarakat.

"Perda di bidang Ekosob (ekonomi sosial dan budaya juga banyak yang harus dibenahi," kata Nurkhoiron.


(MBM)

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG
Liga Champions 2017--2018

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG

1 day Ago

Cristiano Ronaldo menegaskan dia dan rekan setimnya tidak takut jika harus berhadapan dengan Pa…

BERITA LAINNYA
Video /