Tangani Kasus Novanto, Surahman Jamin MKD Bebas Intervensi

Githa Farahdina    •    23 November 2015 14:40 WIB
pencatut nama presiden
Tangani Kasus Novanto, Surahman Jamin MKD Bebas Intervensi
Ketua MKD Surahman Hidayat dan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, Senin 28 September 2015. Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat menjamin pihaknya akan bebas intervensi selama menangani kasus Setya Novanto. Hari ini, MKD akan membahas mekanisme sidang etika Novanto.

Salah satu desakan publik adalah agar sidang dugaan pelanggaran etika oleh Novanto digelar terbuka. Menurut Surahman, tuntutan itu pasti jadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Surahman, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menegaskan tidak ada instruksi khusus dari partainya dalam mengusut masalah ini. PKS dan Golkar, kendaraan Novanto berpolitik, diketahui sama-sama di Koalisi Merah Putih.

"Fraksi tidak boleh intervensi. Tidak ada hubungan dengan KMP," kata Surahman di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Surahman juga membatah, anggota MKD dari Fraksi Golkar mendapat arahan khusus agar membantu Novanto. "Membantu dengan doa mudah-mudahan selamat dan lancar," pungkas Surahman.

Novanto didampingi pengusaha M. Riza Chalid diduga bertemu Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Ia diduga meminta saham dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan tindakan itu ke MKD, Senin 16 November. Ia melampirkan transkrip pembicaraan sebagai bukti. Data rekaman pembicaraan disampaikan dua hari kemudian.

Transkrip pembicaraan diduga Novanto, Riza, dan Maroef dalam pertemuan di sebuah hotel di Pacific Place, Jakarta, 8 Juni, itu tersebar ke publik. Sudirman awalnya merahasiakan identitas politikus yang ia laporkan.

Namun, dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab, Sudirman mengakui telah melaporkan Novanto.

Novanto mengakui pernah bertemu Maroef. Tapi, dalam pertemuan itu menurut Novanto tidak pernah ia meminta saham apalagi sampai mencatut nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla.


(TRK)