Diatur di Peraturan DPR, Sidang Novanto Berpeluang Terbuka

Githa Farahdina    •    23 November 2015 14:49 WIB
pencatut nama presiden
Diatur di Peraturan DPR, Sidang Novanto Berpeluang Terbuka
Sarifuddin Sudding (kiri). Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat internal terkait laporan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Mahkamah bakal memutuskan kelanjutan persidangan Novanto dalam kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden.

Meski belum tentu disidangkan, banyak pihak yang mendesak Novanto disidang secara terbuka. Menurut anggota MKD Sarifuddin Sudding, secara etika sidang MKD bersifat tertutup. Namun, ada pasal yang memungkinkan sidang dilakukan terbuka.                   

Hal itu diatur dalam ayat 2 Pasal 15 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR. "Ya dalam Hukum Acara Pasal 15 diatur, bisa saja terbuka jika disepakati dalam pleno," kata anggota MKD Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Ayat 2 Pasal 15 peraturan tersebut berbunyi, "Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD."

Siang ini, tambah politikus Partai Hanura, MKD akan mengelar rapat internal. Anggota MKD yang mendorong sidang digelar terbuka akan memperjuangkan argumentasi. Menurut Sudding, publik perlu tahu soal kasus ini.

Sebelumnya, Sarifuddin mendesak sidang digelar secara terbuka. "Dalam rangka keterbukaan informasi publik," kata Sudding.

Selain itu, sidang digelar terbuka agar MKD tak 'masuk angin'. Sudding belajar dari penanganan kasus pertemuan Novanto dan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Dalam kasus itu, MKD terkesan sembunyi-sembunyi memeriksa Novanto. Bahkan, anggota MKD yang justru menemui Novanto dengan dalih jemput bola pemeriksaan. Hasilnya, Novanto hanya diberi sanksi teguran.

Novanto diadukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD pada Senin, 16 November 2015. Bekas Bendahara Umum Partai Golkar ini diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Novanto mengakui pertemuan dilakukan di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, 8 Juni 2015. Tapi, dia berdalih dirinya tak mencatut nama presiden dalam pertemuan tersebut, apalagi meminta saham.


(KRI)


Video /