Kenaikan UMK Dikhawatirkan Berdampak pada Pengurangan Karyawan

Antara    •    23 November 2015 15:37 WIB
upah
Kenaikan UMK Dikhawatirkan Berdampak pada Pengurangan Karyawan
Foto: Ilustrasi unjuk rasa buruh/Ant_Zabur Karuru

Metrotvnews.com, Karawang: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, khawatir kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2016 berdampak terhadap pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita berharap agar kenaikan UMK tahun 2016 sebesar 11,5 persen tidak berdampak buruk," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Suroto, saat dihubungi di Karawang, Jawa Barat, Minggu (22/11/2015).

Penetapan besaran kenaikan UMK Kabupaten Karawang 2015 ini ditentukan melalui rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab). Rapat memutuskan UMK Kabupaten Karawang naik 11,5 persen atau sebesar Rp3.330.505 pada 2016.

Penentuan besaran UMK tersebut dilakukan dengan cara voting. Dari total 25 suara yang hadir, hanya 19 suara yang ikut voting. Sedangkan enam suara yang tidak menggunakan hak-nya merupakan suara dari perwakilan buruh. Perwakilan buruh dalam rapat Depekab itu tidak menggunakan haknya untuk voting, karena tidak menyetujui voting.

Menurut Suroto, kenaikan UMK Karawang hingga mencapai 11,5 persen dari UMK tahun sebelumnya merupakan usulan pemerintah. Sementara usulan buruh mencapai 20 persen dan usulan kalangan pengusaha kenaikan UMK hanya 7 persen.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menetapkan besaran UMK untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan berlaku per 1 Januari 2016. Peresmian besaran nilai UMK itu tertuang melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tentang UMK di Jawa Barat Tahun 2016 pada 20 November 2015.

Gubernur Jabar telah menyepakati UMK Karawang tahun depan sebesar Rp3.330.505. Besaran UMK Karawang pada 2016 itu dikabarkan sebagai UMK tertinggi di Provinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Kondisi tersebut sama dengan UMK Karawang 2015 sebesar Rp2.957.450 yang menjadi UMK tertinggi di Jawa Barat.

Meski UMK Karawang tahun 2016 tersebut telah ditetapkan melalui SK Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Disnakertrans Karawang khawatir kenaikan UMK tersebut berdampak buruk, seperti tingginya pemutusan hubungan kerja.

"Kami sangat khawatir akan terjadi pengurangan karyawan. Sebab, kenaikan UMK memang akan berpengaruh terhadap perusahaan, khususnya perusahaan bidang tekstil, sandang dan kulit," pungkasnya.


(TTD)


Video /