Ahli Bahasa Hukum: Menteri Sudirman Boleh Mengadu

Githa Farahdina    •    24 November 2015 15:38 WIB
pencatut nama presiden
Ahli Bahasa Hukum: Menteri Sudirman Boleh Mengadu
Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan Junimart Girsang (kedua kanan) dan Hardisoesilo usai pertemuan tertutup di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11),--Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunda memberi keputusan mengenai rapat pleno mengenai kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Alasannya, kasus pelaporan oleh Menteri ESDM Sudirman Said tidak memiliki legal standing.

Ahli Bahasa Hukum Doktor Yayah Basariah mengatakan, Menteri ESDM Sudirman Said bisa mengadu kepada MKD. Legal standing yang dipermasalahkan menjadi tidak relevan untuk diperdebatkan lagi, berdasarkan penjelasan Yayah.

Ketika pertanyaan fokus pada butir c yang termaktub dalam UU Nomor 17 tahun 2015 MD3 yang sama dengan Bab IV Pasal 5 Tata Beracara MKD. Yayah memberi penjelasan runtut mengenai konsep secara perseorangan yang dimaksud dalam aturan itu. Ia membacakan pengertian 'siapa pengadu'.

Pengadu juga disebut dalam UU dengan frasa setiap orang. Artinya, siapa pun bisa mengadu.

"Dalam kata pengadu saya peroleh dari UU juga. Jadi bagi saya, konteks masyarakat secara perseorangan adalah perseorangan sebagai masyarakat yang sama maknanya dengan setiap orang berhak mengadu kepada MKD," jelas Yayah di MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Jika berbicara pengertian masyarakat perseorangan yang dikaitkan dengan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu, lanjut Yayah, sesuai makna, perseorangan atau individual, dapat diartikan 'boleh' atau 'dapat', menjadi sesuai.

"Diizinkan, tidak dilarang, sesuai makna yang terkandung dalam makna. Jadi tidak dilarang, diizinkan disampaikan oleh Pak Menteri misalnya. Atau boleh disampaikan menteri. Karena konteks itu," tegas Yayah.

Sebelumnya, anggota MKD memperdebatkan kata 'dapat' dalam Pasal 5 Tata Beracara MKD. Kata 'dapat' perlu dijelaskan untuk mengetahui posisi Sudirman ketika mengadu sebagai menteri dan menyerahkan aduan dengan kop resmi kementerian.

Dalam Pasal 5 disebut, pengaduan 'dapat' disampaikan oleh:

A. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota

B. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau

C. Masyarakat secara perorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD.

Yayah langsung membedah kata tersebut. Dalam konteks struktur kalimat yang dimaksud, makna kata 'dapat' adalah 'bisa' atau 'boleh'. Dalam kamus menyatakan, kata dapat adalah 'bisa' dan 'boleh'.

Berdasarkan latar belakang sociolinguistics lanjut Yayah, kata 'bisa' dikeluarkan dari konteks makna kata 'dapat'. "Bukan karena maknanya tapi karena bentuk kata itu tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menuntut bahasa hukum dengan bahasa resmi. Yang saya ambil hanya kata 'boleh'," jelas dia.

Kata boleh menjadi bagian makna kata dapat. Kata boleh ditelusuri. Dalam kamus, kata boleh bermakna dapat. Bahkan ada makna sejalan dengan itu yaitu, 'boleh' juga bersinonim dengan 'diizinkan' dan bersinonim atau berpadanan dengan 'tidak dilarang'.

"Kata 'dapat' tergolong pada bentuk kata bantu. Harus dibaca dengan kata kerja yang mengikutinya, yaitu 'dapat disampaikan'," jelas dia.

Inilah yang menjadi dasar Yayah menyimpulkan Sudirman tak bermasalah dengan legal standing ketika mengadukan Ketua DPR Setya Novanto.


(MBM)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

14 hours Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /