Soal Capim KPK, Sikap Hanura 'Abu-Abu'

Githa Farahdina    •    26 November 2015 14:37 WIB
capim kpk
Soal Capim KPK, Sikap Hanura 'Abu-Abu'
Sarifuddin Sudding--MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Hanura enggan membocorkan sikap dalam pleno penentuan kelanjutan Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang akhirnya ditunda. Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding menyebut pihaknya melihat pada UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 30.

"Silakan diterjemahkan," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Dalam Pasal 30, Komisi III wajib segera melaksanakan fit and proper test terhadap Capim KPK. Namun, ada pula pandangan ahli yang menyebut harus ada unsur kejaksaan pada Pimpinan KPK karena bertindak sebagai penyidik dan penuntut'. Jika tidak, semua keputusannya cacat dan batal demi hukum.

Sudding juga enggan mengomentari komposisi fraksi yang menginginkan lanjut atau menunda. Menurutnya, pembicaraan di Komisi Hukum itu belum sampai ke sana.

"Masih pandangan-pandangan menyangkut keterangan ahli, keterangan Pansel KPK dan dokumen-dokumen yang diserahkan," tambah Ketua Fraksi Hanura di MPR itu.

Sudding menilai Komisi III masih punya waktu membahas ini, meski 16 Desember yang seharusnya Pimpinan KPK definitif dilantik, sudah di depan mata.

Komisi III menunda pengambilan keputusan kelanjutan proses Capim KPK. Menurut Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, penundaan berdasarkan pandangan fraksi terkait ketiadaan unsur kejaksaan pada delapan Capim KPK yang diserahkan ke DPR.

Aziz tak tak bisa menyebutkan alasan mengapa sampai tertunda. Sebab, pleno dilakukan secara tertutup. Aziz menegaskan, masih ada ketidaksepahaman antarfraksi. Fraksi bisa melakukan pendalaman sendiri baik melakukan riset komprehensif maupun mencari ahli untuk membahas bersama.

Sebagai Ketua Fraksi, Aziz bersifat menunggu 52 Anggota Komisi lintas fraksi bisa satu suara. "Bisa mufakat dengan suara bulat," kata dia.

Pansel Capim KPK memberikan dokumen lengkap delapan capim kepada Komisi III, Senin 23 November. Namun, anggota Komisi Hukum itu mempermasalahkan tak ada unsur Kejaksaan.

Berikut delapan nama capim KPK:

Bidang Pencegahan:
1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN).
2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya).

Bidang Penindakan:
1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor).
2. Brigjen Pol Basaria Panjaitan (Mabes Polri).

Bidang Manajemen:
1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah).
2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK).

Bidang Supervisi:
1. Johan Budi SP (Plt pimpinan KPK).
2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin).

Dua capim sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yakni Busyro Muqoddas (mantan pimpinan KPK) dan Robby Arya Brata (akademisi).


(YDH)


Video /