Pembahasan RUU JPSK Terkendala Substansi dan Redaksional

Suci Sedya Utami    •    30 November 2015 18:17 WIB
jpsk
Pembahasan RUU JPSK Terkendala Substansi dan Redaksional
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad (kiri) (ANTARA FOTO/ho/Wina)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerahkan sebanyak 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atau usulan-usulan legislatif guna dibahas dalam pembicaraan tingkat I (panja) Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK).

Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menjelaskan dari 409 DIM tersebut terdapat 70 pasal yang tetap dan sisanya sebanyak 339 DIM merupakan perubahan. Setelah penyerahan DIM, Fadel mengatakan, ada sejumlah pertimbangan yang akan dilakukan oleh legislatif.

"Nanti malam di Hotel Intercontinental kita mulai mempertimbangkan untuk bahas RUU JPSK," kata Fadel, dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Sebenarnya, RUU JPSK memiliki peranan penting dan seharusnya sudah dibahas dipanja dan ditargetkan selesai sebelum Pilkada pada 9 Desember 2015. Hal itu harus dilakukan agar pada masa akhir sidang bisa disahkan menjadi UU. 

Namun sayangnya, di internal DPR masih terjadi pro dan kontra mengenai apa yang harus dibahas dulu di RUU JPSK, apakah masalah substansi dari UU tersebut atau masalah redaksional dari DIM pasal per pasalnya.

Dalam hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengusulkan agar substansi yang diutamakan. "Kita memang sedang membutuhkan UU ini, tapi urgensi tidak kita kedepankan. Seharusnya substansi yang diutamakan," tegas Indah.


(ABD)

Bakal Bereuni dengan Juventus, Begini Perasaan Llorente
Tottenham Hotspur 2017--2018

Bakal Bereuni dengan Juventus, Begini Perasaan Llorente

1 hour Ago

Babak 16-besar Liga Champions 2017 -- 2018 akan terasa istimewa bagi striker Tottenham Hotspur …

BERITA LAINNYA
Video /