Cairkan Dana Bansos dan Hibah Sumut 37 Lembaga, Erry Klaim Tidak Bermasalah

Lukman Diah Sari    •    01 Desember 2015 08:15 WIB
bansos
Cairkan Dana Bansos dan Hibah Sumut 37 Lembaga, Erry Klaim Tidak Bermasalah
Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry (kiri) dan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho (kanan).Ant/Septrianda Perdana

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Sumut pada 2012/2013, pada Senin 30 Desember. Dia mengungkapkan, proses pencairan yang dilakukan dirinya, berjalan tanpa masalah.

"Yang saya tanda tangani dari 923, yang terealisasi 37. Semuanya sudah melakukan pertanggungjawaban," ucap Erry di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2015) malam.

Diketahui dari SK Gubernur terdapat 1.482 lembaga yang terdata namun yang terealisasi hanya 923 lembaga. Sementara itu, Erry mengungkap, dirinya turut melakukan pencairan dana untuk lembaga yang menerima dana hibah dan bansos senilai Rp151 juta - 200 juta.

"Posisi saya tugas menandatangani NPHD antara Rp150 - 200 juta," ucapnya.

Dia membeberkan, dalam Peraturan Gubernur terkait SK dana Bansos dan hibah terbagi klasifikasinya. Bila dana dibawah Rp100 juta, yang menandatangani pihak Kepala Biro Keuangan. "Rp100 sampai Rp150 juta ditandatangani Sekda, saya Rp151 juta sampai Rp200 juta. Kemudian di atas Rp200 juta Gubernur," ungkapnya.

Yang melalui pengawasanya, sebanyak 37 lembaga. Menurutnya semua telah mempertanggungjawabkan laporan keungan, namun ada beberapa yang terlambat sebanyak 12 lembaga. Sedangkan, yang mempertanggungjawabkan laporan ke Gubernur, Sekda, dan Biro Keuangan Erry mengaku tak tahu perihal itu.

"Kalau sama yang lain saya tidak tahu. Tidak ada yang masalah semuanya, sudah membuat LPJ hanya ada yang terlambat," jelas dia.

Dia menyebut, temuan BPK ada penyelewengan sekira Rp300 miliar menurutnya bukanlah penyelewenangan. Melainkan ada kelalaian dari lembaga penerima bansos dan hibah.

"Mungkin LPJ nya belum dibuat, kita harus bedakan mana penyelewengan mana administrasinya belum lengkap," tukas dia.

Terkait kasus ini, Kejagung telah menetapkan Gubernur nonaktif Sumut Gatot sebagai tersangka. Tak hanya Gatot, Kepala Badan Kesbangpol Edy Sofyan pun jadi tersangka. Gatot dinilai tidak melakukan verifikasi penerima dana Bansos. Sementara Edy telah meloloskan berkas yang belum lengkap. Untuk sementara kerugian ditaksir Rp2,2 miliar.

 


(AZF)

Guardiola Yakin akan Ada Klub yang Mengaktifkan Klausul Pembelian Messi
Klausul Pembelian Messi

Guardiola Yakin akan Ada Klub yang Mengaktifkan Klausul Pembelian Messi

3 hours Ago

Messi memiliki klausul 300 juta Euro atau jika dirupiahkan menjadi Rp4,7 triliun.…

BERITA LAINNYA
Video /