UU Halal Diusulkan Keluar dalam Paket Kebijakan VII

Husen Miftahudin    •    03 Desember 2015 12:44 WIB
paket kebijakan ekonomi
UU Halal Diusulkan Keluar dalam Paket Kebijakan VII
Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi dorongan insentif kepada industri makanan dan minuman (mamin) dalam paket kebijakan ekonomi yang ketujuh. Salah satu dorongan yang diminta adalah mengeluarkan Undang Undang (UU) Halal.

"Beberapa usulan seperti misalnya UU Halal itu masih belum, padahal seharusnya sudah masuk dalam usulan paket. Ini yang harus segera dipercepat karena itu kan memengaruhi perdagangan makanan dan minuman," ujar Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman, usai menghadiri Customer Gathering dan Talkshow Kolaborasi Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Ekonomi 2016 dan Kerja Sama Perdagangan Bebas ASEAN, di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (3/12/2015).

Ia mengakui, sederet paket kebijakan yang digelontorkan pemerintah untuk mendorong perekonomian dalam negeri hingga kini masih belum berdampak pada industri mamin. Padahal, industri mamin merupakan salah satu industri padat karya yang mampu menggerakkan ekonomi nasional.

"Memang beberapa target seperti paket (kebijakan) satu saja sampai sekarang masih belum (berdampak pada industri mamin). Dan kita masih intensif meeting (pertemuan) dengan perdagangan dan perindustrian untuk mempersiapkan ini (UU Halal)," jelas dia.

Adhi menambahkan, insentif tax allowance yang telah dikeluarkan pemerintah dalam paket kebijakan merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, dengan kebijakan insentif perpajakan tersebut mampu mendorong industri padat karya bebas bergerak dalam menciptakan lapangan tenaga kerja.

"Padat karya itu kita akan lebih memberikan perlindungan kepada penyerapan tenaga kerja. Itu penting karena dengan adanya tax allowance kita jadi lebih bebas untuk bergerak sehingga kita dapat menciptakan lapangan kerja lebih bagus," pungkas Adhi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu atau di Daerah Tertentu. Industri yang mendapat pemberian insentif berupa investment allowance ini harus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, penggunaan kandungan lokal yang tinggi, serta berorientasi ekspor.


(AHL)


Video /