Sidang Etik Setya Novanto

Kasus Freeport, Rizal Ramli: Ini Perebutan Antargeng

Desi Angriani    •    03 Desember 2015 15:01 WIB
kemenko maritim adspencatut nama presiden
Kasus Freeport, Rizal Ramli: Ini Perebutan Antargeng
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli saat diwawancara oleh Media Indonesia di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (11/9).--Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait calo perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sedikit demi sedikit terang. Percaloan diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai, polemik perpanjangan kontrak Freeport layaknya pertarungan antargeng. "Saya pernah katakan ini bagaikan sinetron. Kita anggap saja ini perebutan antargeng yang berebut daging lah, kue lah," ujar Rizal di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (3/12/2015).

Rizal mengatakan, Indonesia harus dapat manfaat lebih besar atas perpanjangan kontrak itu. Namun, sebaliknya keuntungan hanya diperoleh segelintir oknum yang bermain di dalamnya.

"Kalau betul jadi pahlawan kan berjuang dulu memperbaiki syarat-syaratnya, baru perpanjang. Siapa yang memperpanjang all out mau jadi jubir Freeport. Tanpa memperjuangkan dan menguntungkan Indonesia. Kalau yang lain-lainnya memang kacau semualah," ungkap dia.

Dia menegaskan, sejak awal Presiden Jokowi menekankan empat syarat yang harus dipenuhi Freeport. Pertama terkait pembangunan wilayah Papua. Kedua, pembangunan smelter. Ketiga, terkait divestasi. Dan keempat masalah royalti.

"Freeport harus membayar royalti lebih tinggi, 6-7 persen. Kedua, Freeport harus tanggung jawab soal prosesing limbah. Freeport wajib membangun smelter. Terakhir soal divestasi," kata dia.

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan pertemuan Novanto dengan Maroef di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, pada 8 Juni ke MKD. Dalam pertemuan itu, Novanto diduga meminta saham ke PT FI dengan menjual nama Presiden dan Wapres. Hadir dalam pertemuan itu pengusaha M. Riza Chalid.

Laporan Sudirman pada 16 November menyertakan transkrip pembicaraan Novanto dan Maroef. Pada 18 November, Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu menyerahkan bukti rekaman pembicaraan diduga Novanto dengan Maroef.

Permintaan saham diduga untuk memuluskan perpanjangan kontrak karya PT FI di Indonesia yang akan berakhir pada 2021. Hubungan pemerintah Indonesia dengan PT FI memang sedang rumit.

PT FI ingin pemerintah segera memperpanjang kontrak karya. Sementara berdasarkan undang-undang, keputusan perpanjangan kontrak karya baru bisa dilakukan pada 2019.

Pemerintah juga mengajukan syarat bila PT FI ingin perpanjangan kontrak karya. Tahun ini, PT FI harus mendivestasi 10,64 persen saham. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham dan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, PT FI harus membangun smelter di Indonesia. Pemerintah sempat memberi dispensasi kepada PT FI terkait ini. Pemerintah ingin PT FI membangun smelter di Papua. Lewat negosiasi alot, PT FI akhirnya mau dan akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Pemerintah juga meminta kenaikan royalti. Akhirnya disepakati, royalti tembaga naik dari 3,5 persen menjadi empat persen, emas naik dari satu persen menjadi 3,75 persen, dan royalti perak naik dari satu persen menjadi 3,25 persen.


(MBM)


Ganggu Final, Empat Anggota Pussy Riots Dipenjara
Piala Dunia 2018

Ganggu Final, Empat Anggota Pussy Riots Dipenjara

39 minutes Ago

Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman penjara selama 15 hari kepada empat anggota Pussy Riots. I…

BERITA LAINNYA
Video /