Presiden Diminta Konfirmasi ke Luhut Pandjaitan

Anggitondi Martaon    •    04 Desember 2015 14:49 WIB
pencatut nama presiden
Presiden Diminta Konfirmasi ke Luhut Pandjaitan
Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 November 2015. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai harus mengonfirmasi ke Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab, nama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu disebut dalam rekaman dialog Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha M. Riza Chalid.

Politikus PDI Perjuangan T.B. Hasanuddin mengatakan, Menteri ESDM Sudirman Said jangan hanya mempermasalahkan Ketua DPR Setya Novanto. "Apa Luhut tidak melanggar etik?" kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Karena Luhut menjabat di eksekutif, Presidenlah yang berhak menyidang mantan Kepala Staf Kepresidenan itu. "Dia kan anggota kabinet," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Dia juga mengomentari langkah Kejaksaan Agung menyelidiki rekaman pertemuan itu. Menurutnya, Kejaksaan Agung sudah tepat meski sedikit terlambat karena dugaan pelanggaran kode etik Novanto sudah disidangkan di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Nama Luhut berkali-kali disebut dalam pertemuan Novanto dan Riza dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Sudirman Said dalam laporannya ke MKD menyebut Novanto dan Riza coba meminta saham ke PT Freeport Indonesia sebesar 20 persen.


Maroef Sjamsoeddin saat diperiksa MKD, Kamis 3 Desember 2015. Foto: MI/Susanto

Novanto menyebut 11 persen saham untuk Presiden Joko Widodo dan sembilan persen untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam rekaman pertemuan itu, Luhut disebut-sebut bisa menyelesaikan masalah kelanjutan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2021.

(Klik: Isi Lengkap Rekaman 'Papa Minta Saham' yang Diputar di MKD)

MKD sudah memeriksa Sudirman sebagai pelapor dan Maroef sebagai saksi. Dalam pemeriksaan keduanya, MKD memutar rekaman pembicaraan pertemuan Novanto, Riza, dan Maroef.

Maroef mengakui merekam pembicaraan itu. Rekaman yang diputar di MKD menurutnya sama dengan yang ia miliki.

Negosiasi Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan kontrak karya berlangsung alot. Pemerintah meminta Freeport menyerahkan saham 10,64 persen sebagai syarat perpanjangan kontrak. Namun, hingga tenggat Oktober 2015 Freeport belum memenuhi syarat tersebut.

Luhut menegaskan dirinya tak pernah membicarakan soal perpanjangan kontrak Freeport dengan Novanto. Namun, ia siap bila MKD memerlukan keterangannya.

"Saya sudah lapor Presiden (Joko Widodo), saya dipanggil, saya akan datang. Kata Presiden, pergi saja jelaskan semua," ujar dia.

(Klik: Megawati Pernah Marahi Jokowi)


(TRK)

Jika Bobol Gawang Juventus, Llorente Enggan Merayakannya
Jelang Tottenham vs Juventus

Jika Bobol Gawang Juventus, Llorente Enggan Merayakannya

6 hours Ago

Striker Tottenham Hotspur, Fernando Llorente, menegaskan tidak akan merayakan jika dia mencetak…

BERITA LAINNYA
Video /