Kejagung Kantongi Bukti Kuat

Media Indonesia    •    05 Desember 2015 10:22 WIB
pencatut nama presiden
Kejagung Kantongi Bukti Kuat
Setya, Jokowi dan JK----Ant/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung tancap gas menyelidiki kasus 'papa minta saham' yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.

Bahkan, Kejaksaan dini hari kemarin memeriksa Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin selama 2,5 jam.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan bukti berupa rekaman percakapan yang diserahkan Maroef dinilai sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Namun, kata dia, Kejaksaan masih harus mendalaminya lagi untuk menguatkan penetapan tersangka.

"Kalau proses hukum ada bukti tentu ada tersangkanya dong, tentu kita cari yang berpotensi menjadi tersangka siapa," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Prasetyo mengatakan rekaman percakapan yang berdurasi 1 jam 27 menit itu bukanlah suatu laporan biasa. Namun, sudah terjadi pemufakatan jahat.

"Ini bukan ngobrol-ngobrol biasa. Percakapan ini merupakan pemufakatan untuk melakukan korupsi," ujarnya.

Dia memastikan bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tidak harus menunggu proses di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Bisa jadi, kata dia, dalam pekan depan setelah semua saksi dan pihak terkait sudah dimintai keterangan, Kejaksaan akan mengumumkan tersangka.


M. Prasetyo (MI.Arya Manggala)

Maroef diperiksa tiga kali

Seusai memberikan keterangan sebagai saksi di MKD gedung parlemen, Senayan, Jakarta, selama 11 jam hingga Jumat dini hari, 4 Desember, Maroef melanjutkan pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

"Total ada 24 pertanyaan," ujar Maroef di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara ini menyerahkan bukti berupa ponsel yang berisi rekaman pembicaraan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid yang diduga mencatut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke penyidik JAM-Pidsus pada Kamis pagi, 3 Desember.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan sudah menjadi tugas Kejaksaan untuk mengusut segala tindak pelanggaran.

"Tugasnya untuk menerapkan hukum, melaksanakan hukum," jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku telah mendengar rekaman itu. "Kalau itu pemufakatan jahat sih, bisa," ujarnya singkat di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.


Maroef Sjamsoeddin di Kejagung (MTVN.Rodhi Aulia)

Pelanggaran berat

Setelah menggelar dua kali persidangan MKD, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengakui ada indikasi pelanggaran kode etik berat dalam perkara lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Maka sesuai tata cara persidangan di MKD dan UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) kami mendorong dibentuknya tim panel," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, MKD memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said perihal aduannya pada Rabu 2 Desember. MKD juga mengundang Maroef Sjamsoeddin, Kamis 3 Desember. Pemanggilan Setya Novanto sebagai teradu dijadwalkan pada Senin (7/12). MKD kembali akan memanggil Muhammad Riza Chalid. Tapi, pengusaha minyak kelas kakap ini mangkir pada Kamis lalu.

"Kalau dua kali tidak hadir, kita bisa minta bantuan polisi," tegas Junimart.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan antisipasi bila Novanto dinyatakan melanggar etik berat. "Yang paling penting Golkar tidak menjadi musuh bersama masyarakat."

Menurut Bambang, peluang Novanto untuk mendapatkan sanksi ringan berupa teguran sudah tertutup. Sebab, sebelumnya Novanto diputus bersalah dan mendapat sanksi ringan dari MKD karena kasus pertemuannya dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.


(TII)

Milan Resmi Pinjamkan Bacca ke Villarreal
Bursa Transfer Pemain

Milan Resmi Pinjamkan Bacca ke Villarreal

53 minutes Ago

Dalam kesepakatan transfer itu, Bacca dipinjamkan selama semusim penuh. Villarreal menebus 2,5 …

BERITA LAINNYA
Video /