Di Sidang MKD, Novanto Sebut Maroef Langgar Hukum

Krisiandi    •    07 Desember 2015 18:03 WIB
pencatut nama presiden
Di Sidang MKD, Novanto Sebut Maroef Langgar Hukum
Setya Novanto. Foto: Githa Farahdina/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto, sebagai terlapor, membacakan pembelaannya di hadapan majelis hakim Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Di lembaran eksepsinya, politikus Partai Golkar itu menuding Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin melanggar hukum karena merekam perbincangan secara ilegal. 

"Rekaman yang dimiliki oleh saudara Maroef Sjamsoeddin diperoleh secara melawan hukum, tanpa hak, tanpa izin, serta bertentangan dengan undang-undang," ujar Novanto seperti yang tertulis dalam lembar pembelaanya yang didapat Metrotvnews.com, Senin (7/12/2015). 

"Karena itu tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam peridangan etik yang mulia ini, sebab alat bukti rekaman tersebut adalah ilegal," lanjutnya. 


Eksepsi Novanto di MKD

Berikut poin-poin yang disampaikan Novanto yang menyebut alat bukti rekaman tersebut ilegal;

1. Bahwa dasar pengaduan yang dilakukan oleh saudara pengadu Sudirman Saud selaku Menteri ESDM adalah rekaman ilegal.

2. Bahwa saya sangat keberatan apabila rekaman ilegal tersebut dijadikan alat bukti dalam dalam persidangan ini;

3. Bahwa rekaman yang ilegal tersebut diperoleh secara melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;

4. Bahwa seperti kita ketahui, sekalipun lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, bilamana hendak melakukan perekaman atau penyadapan tetap harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa saudara Maroef Sjamsoeddin adalah pegawai swasta perusahaan asing di Indonesia (PT Freeport Indonesia), bukan penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk merekam/menyadap pembicaraan Pejabat Negara atau warga negara Indonesia atau siapapun di bumi Indonesia;

6. Bahwa tindakan saudara Maroef Sjamsoeddin yang melakukan perekaman/penyadapan adalah tindakan kriminal, sangat jahat dan tidak beretika;

7. Jika rekaman yang ilegal tersebut dipergunakan sebagai alat bukti akan merusak tatanan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan akan dianggap sebagai tindakan penegakan hukum secara melawan hukum. 

Berdasarkan uraian di atas, saya mohon kepada Yang Mulia untuk mengesampingkan semua dalil-dalil dan tuduhan-tuduhan yang didasarkan dari rekaman yang ilegal atau dengan kata lain tidak menjadikan rekaman ilegal menjadi alat bukti dalam persidangan ini. 



(KRI)


Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam
Leg I Final Piala AFF 2018

Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

2 days Ago

Malaysia terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Sel…

BERITA LAINNYA
Video /