Metromini Tak Sanggup Ikut Program Rupiah Per Kilometer

LB Ciputri Hutabarat    •    07 Desember 2015 18:54 WIB
kecelakaan bus
Metromini Tak Sanggup Ikut Program Rupiah Per Kilometer
Ilustrasi--MI/Atet Dwi Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan kebijakan rupiah per kilometer untuk memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat. Untuk bergabung dengan sistem rupaih per kilometer ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Andri Yansyah menyebut, sebuah bus yang ingin bergabung dengan kebijakan itu setidaknya harus punya AC, sistem GPS dan kamera pengintai (CCTV). Selain itu bus juga harus terhubung dengan Dishub DKI, Polda serta program Smart City.

"Tapi jawaban mereka (metromini), ini gue enggak sanggup nih, makanya mereka mundur," kata Andri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

Peraturan ketat, ujar Andri, dilakukan karena sistem rupiah/km yang disubsudi menggunakan uang rakyat. Sehingga, jika perusahaan penyedia bus ingin bergabung, harus diikuti dengan pembenahan fasilitas itu pula. "Jadi kita juga bayarnya jelas," ucap dia.

Namun, diakui Andri lobi-lobi penggabungan bus tersebut masih mandek. Tak hanya soal fasilitas, ada juga persoalan internal di Metromini terkait kepemilikan yang masih perlu diselesaikan. "Tapi kalau mereka tidak mau, kalau tidak mau akan kita tinggalkan," ujar Andri.

Sistem rupiah/km diklaim mampu memecah masalah transportasi massal lantaran akan bergabung dengan jalur TransJakarta. Ahok sempat bilang, metromini ugal-ugalan banyak didasari kejar setoran. Sehingga sistem rupiah/km ini diciptakan untuk rasa adil bagi sopir maupun masyarakat.


(YDH)