Dirut BGD Akui Ketua DPRD Banten Beri Arahan Akuisisi Bank

Yogi Bayu Aji    •    08 Desember 2015 00:35 WIB
ott
Dirut BGD Akui Ketua DPRD Banten Beri Arahan Akuisisi Bank
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol mengakui ada keterlibatan Ketua DPRD Banten Asep Rakhmatullah dalam upaya akuisisi pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Asep sempat memberi arahan dalam pembahasannya.

"Pak Asep harap bank itu, bank yang terbaik. Beliau (Asep) hanya arahkan semua prosedurnya harus dilalui dengan benar," kata Ricky usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/12 /2015).

Ricky pun membenarkan ada empat nama bank swasta yang bakal diakusisi, yakni, Bank Panin Syariah, Bank Pundi, Bank MNC, dan Bank Windu Kencana. "Itu calonnya tapi belum diputusin," ungkap dia.

Dia menjelaskan, sudah ada komunikasi yang terbangun dengan bank-bank tersebut guna menentukan mana yang akan diakuisisi. Hearing ini dilakukan oleh konsultan yang akan dilaporkan pada 30 November.

Ricky tak menampik Asep selaku pimpinan DPRD menerima laporan soal hasil dengar pendapat terkait nama-nama bank tersebut. Namun, dia tak tahu bagaimana keputusan akhir DPRD.

"Pak Asep kan baru dilaporkan hasilnya tanggal 30 November. Belum ada penolakan, saya enggak tahu abis itu," ucap dia.

Dia pun enggan mengungkap lebih lanjut mengenai hal itu. Dia juga urung bicara soal dugaan suap terkait akuisisi bank itu. "Nanti deh. saya enggak bisa cerita materi," pungkas dia.

KPK diketahui telah membongkar kasus dugaan suap pembentukan Bank Banten. Lembaga antikorupsi menangkap tangan Wakil Ketua DPRD Banten dari Golkar S. M. Hartono, Anggota DPRD Banten dari PDIP Tri Satria Santosa, serta Direktur BUMD Banten Global Development Ricky Tampinongkol di sebuah restoran di Serpong, Banten, Selasa 1 Desember.

Ketika itu, mereka sedang transaksi suap terkait RAPBD Banten 2016 dengan tujuan memuluskan pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. KPK pun menyita USD11 ribu dan Rp60 juta dari tangan kedua legislator Banten.

Dari pemeriksaan, Hartono dan Tri kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya diganjar Pasal 12 huruf a atau b atau 11 Undang-Undang 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, RT menjadi tersangka pemberi suap. Dia melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau 13 UU 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Berdasarkan informasi dihimpun, DPRD Banten diketahui baru saja mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2016 pada 30 November 2015 lalu. Pada APBD tersebut, disetujui anggaran untuk tahun depan adalah sebesar Rp8,9 triliun.

PT BGD yang merupakan BUMD Banten itu diketahui mendapat bantuan dana untuk penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp385 miliar. Dana Rp350 miliar di antaranya nantinya akan dialokasikan untuk mengakusisi Bank Swasta dalam pembentukan Bank Banten.

PT BGD telah merekomendasikan empat Bank yang akan diakusisi kepada Gubernur Banten Rano Karno. Mereka adalah Bank Pundi, Bank Panin Syariah, Bank MNC dan Bank Windu Kencana.

Dengan penganggaran suntikan modal Rp350 miliar tersebut, maka penyertaan modal untuk Bank Banten telah terpenuhi sebesar Rp950 miliar. Hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD tersebut diketahui telah dibuat sejak masa kepemimpinan gubernur Banten masih dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno. Sejak Atut terjerat kasus korupsi, Rano Karno kemudian naik jabatan menjadi pelaksana tugas dan saat ini telah resmi dilantik sebagai gubernur.

Saat menjabat sebagai plt gubernur Banten, Rano Karno sempat merombak jajaran direksi dan komisaris PT BGD. Dia menempatkan Politikus PDIP yang juga mantan Anggota DPRD Banten periode 2009-2014, Indah Rusmiyati, sebagai Komisaris PT BGD.

Rano Karno juga menunjuk Ricky sebagai direktur utama PT BGD menggantikan Wawan Zulmawan yang mengundurkan diri. Tidak hanya itu, Rano menunjuk mantan Kapolda Banten Brigjen (Pol) M. Zulkarnain sebagai Komisaris Utama PT BGD yang diberhentikan.

Seluruh keputusan itu dibuat Rano Karno dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Di sana, Pemprov Banten dalam posisi selaku pemegang saham PT BGD.


(OJE)


Vietnam Juara Piala AFF 2018

Vietnam Juara Piala AFF 2018

2 days Ago

Vietnam sukses menekuk Malaysia 1-0 di lek kedua Final Piala AFF 2018. Hasil ini memastikan Vie…

BERITA LAINNYA
Video /