Kejagung Belum Pastikan Pemanggilan Riza dan Novanto

Lukman Diah Sari    •    08 Desember 2015 12:06 WIB
pencatut nama presiden
Kejagung Belum Pastikan Pemanggilan Riza dan Novanto
Novanto usai diperiksa MKD----MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung belum memastikan apakah hendak memanggil Setya Novanto atau Riza Chalid. Saat ini, penyelidik masih fokus mengusut dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto mengaku belum mendapat informasi ihwal rencana pemanggilan Novanto atau Riza.

"Hari ini hanya Pak Maroef (Dirut PT Freeport Indonesia) saja yang dimintai keterangan," kata Amir di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/12/2015).

Sampai saat ini, kata dia, kasus dugaan pemufakatan jahat masih dalam penyelidikan. Sehingga belum semua informasi bisa disebarluaskan ke publik.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah pun belum mau berkomentar apakah pihaknya akan memeriksa Novanto atau Riza dalam waktu dekat. Arminsyah menyebut, pemanggilan keduanya tergantung perkembangan penyelidikan.

"Nanti, lihat saja ya," kata Arminsyah.

Meski begitu, Arminsyah menegaskan, semua yang diduga terkait kasus itu bakal dimintai keterangan. "Tentunya yang terkait hal tersebut, kita lihat ya," singkat dia.

Hari ini, penyelidik JAM Pidsus kembali memeriksa Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Pemeriksaan terhadap Maroef adalah yang keempat. Kejagung juga sudah meminta keterangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pada Senin 7 Desember.

Penyelidikan ini diungkap sekitar akhir November. Jaksa Agung M. Prasetyo menyebut ada unsur pemufakatan jahat dalam pertemuan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin.

Novanto dan Riza diduga mencatut jabatan presiden dan wakil presiden buat diberi jatah saham PT Freeport Indonesia. Pemufakatan itu diduga melanggar Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut menyebutkan "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5."


(TII)