KPK Ikut Usut Dugaan Korupsi Setya Novanto

Cahya Mulyana    •    09 Desember 2015 17:54 WIB
pencatut nama presiden
KPK Ikut Usut Dugaan Korupsi Setya Novanto
Indrianto Seno Adji dan Johan Budi. Antara Foto/Reno

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK akhirnya ikut menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi oleh Setya Novanto dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. KPK sedang mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket).

"KPK telah lakukan kajian terkait pencegahan yang setidaknya antisipasi terhadap perkembangan kasus Freeport. Setahu saya sudah melakukan pulbaket," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (9/12/2015).

Menurutnya, kajian dugaan korupsi dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport sudah dilakukan dalam program pencegahan. KPK menyiapkan satuan tugas penyelidikan untuk menindaklanjuti hasil pengumpulan bahan dan keterangan.

Staf Ahli Menteri ESDM Sudirman Said, Said Didu, menyerahkan rekaman pemufakatan jahat Novanto ke Biro Pengaduan Masyarakat KPK, Jumat 20 November.

Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di lantai 21 Hotel Ritz Carlton Jakarta, 18 Juni. Kesempatan itu, diduga Novanto dan Riza manfaatkan untuk meminta saham PT Freeport dan PLTA Urumuka.

Rupayanya, Maroef yang mantan Wakil Kepala Badan Intelijen merekam pembicaraan pertemuan hampir dua jam tersebut. Rekaman itu lantas diserahkan ke Menteri ESDM Sudirman Said.

Sudirman melaporkan dugaan Novanto melanggar etika ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin 16 November. Ia menyerahkan transkrip pembicaraan sebagai bukti. Dua hari kemudian, Said Didu menyerahkan rekaman pembicaraan diduga Novanto, Riza, dan Maroef, ke MKD.

Sidang etik di MKD sudah selesai. Novanto membantah semua tuduhan dan meminta MKD memutuskan dirinya tidak melanggar etika. Telanjur sakit hati, Novanto melaporkan Sudirman Said ke Mabes Polri atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik, 9 Desember.

Diam-diam, Kejaksaan Agung juga mengusut kemungkinan adanya tindak pidana dalam percakapan Novanto dan Maroef. Penyidik Kejaksaan sudah memeriksa Sudirman dan Maroef.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi dengan modus pemufakatan jahat dari Kejaksaan Agung karena belum memenuhi syarat supervisi.

Syarat agar KPK bisa mengambil alih kasus permufakatan jahat Novanto seperti penyelidikan perkara mandek atau perkara sudah masuk penyidikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Biasanya supervisi kasus didahului oleh SPDP. Jadi, kalau sudah ada SPDP KPK bisa melakukan supervisi," kata dia.


(TRK)


Video /