Mensos: PKH Signifikan Kurangi Rasio Kesenjangan

Ahmad Mustaqim    •    11 Desember 2015 20:30 WIB
kesejahteraan
Mensos: PKH Signifikan Kurangi Rasio Kesenjangan
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Foto: Antara/Tisna

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengklaim tingkat rasio kesenjangan sosial di Indonesia terus menyempit. Ia memperkirakan penurunan rasio kesenjangan sosial di Indonesia pada 2015 berada di angka 0,408. Sementara itu, institusinya menargetkan penururan rasio kesenjangan sosial menjadi 0,39 pada akhir 2016. 

“Nah, pada akhir pemerintahan periode ini (2019), kami menargetkan penurunan di angka 0,36,” kata Khofifah saat berkunjung ke Yogyakarta, Jumat (11/12/20150).

Ia menjelaskan faktor menurunnya angka rasio kesenjangan karena adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Khofifah mengklaim program yang memberi bantuan langsung ke orang dengan status sosial dan ekonomi terendah itu berperan signifikan menurunkan rasio kesenjangan. 

Untuk itu, pemerintah berniat memperluas cakupan penerima PKH dari sebanyak 3,6 juta orang tahun ini menjadi 6 juta orang pada 2016. 

Merujuk pada survei Bank Dunia, Khofifah mengatakan, selain PKH, pemerintah masih perlu membangun infrastruktur untuk membuka daerah tertinggal, terdalam, terpencil, dan perbatasan.

“Harus ada tugas yang terkoneksi dengan kementerian lain. Misalnya, keberadaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Petani yang memegang KKS bisa dipakai untuk membangun pupuk,” kata Khofifah. 

Ia menekankan, program yang dijalankan pemerintah harus bersifat saling melengkapi. Seperti, penerima PKH bisa direkomendasikan menerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang rumahnya jauh dari akses. Sementara, bagi masyarakat yang rumahnya dekat, mesti dipastikan menerima program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang per kelompoknya beranggotakan minimal 10 orang.

“Jika sudah menerima KUBE, maka akan ada proses penguatan ekonomi di keluarga. Lalu, pastikan penerima PKH akan menerima Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu),” tuturnya. 

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi terbawah (berpendapatan 5-11 persen dari pendapatan rata-rata), pengeluaran keluarga terbanyak ditujukan untuk pangan atau sekitar 70 hingga 80 persen. Alhasil, mereka tak bisa menyimpang uang untuk membangun rumah. 

“Jika sudah mendapat Rutilahu maka mereka relatif bisa mendapat biaya yang layak. Yang mendapat UEP akan bisa memandirikan ekonomi. Kalau sudah lima tahun akan diwisuda. Setelah itu bisa diarahkan ke Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya. 

Rencananya, pada Desember tahun ini Kementerian Sosial akan mewisuda sebanyak 400 ribu orang sebagai keluarga mandiri. Sehingga, keluarga tersebut kemudian bisa dibangunkan akses ke KUR.



(UWA)

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG
Liga Champions 2017--2018

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG

3 days Ago

Cristiano Ronaldo menegaskan dia dan rekan setimnya tidak takut jika harus berhadapan dengan Pa…

BERITA LAINNYA
Video /