Pemekaran Kabupaten Malang Menguat Kembali Usai Pilkada

Miski    •    16 Desember 2015 18:48 WIB
pemekaran daerah
Pemekaran Kabupaten Malang Menguat Kembali Usai Pilkada
Warga Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, sedang merawat lebah penghasil madu di halaman kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hasil Hutan dan Rehabilitasi Lahan. Foto: MI/Bagus Suryo

Metrotvnews.com, Malang: Wacana pemekaran daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, kembali mencuat usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tercatat ada delapan kecamatan siap memisahkan diri dari Kabupaten Malang, yakni Kecamatan Poncokusumo, Tumpang, Tajinan, Jabung, Pakis, Singosari, Lawang, dan Karangploso.

Nama Kabupaten Singosari dipilih sebagai daerah hasil pemekaran tersebut. Rencananya dalam waktu dekat tokoh masyarakat lintas kecamatan akan mendeklarasikan dan merumuskan syarat-syarat pemekaran.

Salah satu penggagas, Ahmad Khusairi, mengatakan pemekaran mutlak dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebab, selama ini pemerintah daerah tidak mampu melakukan pemerataan pembangunan di 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

"Wacana ini mencuat sejak satu tahun lalu, kami sudah berkoordinaasi dengan setiap tokoh di kecamatan. Kami juga mendapat dukungan masyarakat," katanya saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu (16/12/2015).

Langkah ini, jelas Khusairi, diperkuat dengan hasil kajian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang menyatakan pemekaran positif bagi kemajuan daerah.

Delapan kecamatan itu diklaim memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Secara SDM, kata dia, juga mampu berdiri dan menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Belum lagi daerah utara merupakan kawasan industri, sehingga peluang lapangan kerja terbuka lebar.

Ia menepis jika wacana itu berkaitannya dengan hasil pilkada Malang. Upaya ini, menurutnya, murni untuk memberi pelayanan bagi masyarakat. "Kecuali pemimpinnya seperti Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Pemekaran tidak perlu dilakukan. Masalahnya pemimpin saat ini gagal memajukan daerah pinggiran," kata pegiat Badan Pekerja ProDesa itu.

Wilayah Malang Barat seperti Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, dan Dau rencananya bergabung ke Kota Batu. Saat ini masih dalam tahap dialog bersama tokoh masyarakat setempat.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, kurang sepakat. Ia menilai wacana itu hanya kepentingan kelompok elit politik yang tidak terakomodasi selama ini.

Zia menyebut pelayanan pada 2016 akan dikembalikan ke kecamatan, sehingga tanpa pemekaran pelayanan masyarakat pasti terjangkau dan maksimal. Ia mencontohkan, pemekaran daerah Kota Batu dari Kabupaten Malang yang berangkat dari tim sembilan, bukan dari arus bawah.

Ia mendukung pemekaran jika benar berangkat dari masyarakat. "Silhkan datang ke dewan, kami sambut baik jika memang masyarakat yang meminta," kata politisi Gerindra itu.

Pemekaran sulit jika tidak mendapat dukungan dari parlemen dan pemerintah daerah. Apalagi terganjal dengan aturan moratorium pemekaran daerah di pulau Jawa. "Jika parlemen tidak memberi dukungan politik, akan sia-sia upaya itu," kata dia.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pemekaran harus memenuhi syarat administratif, seperti adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang bersangkutan, serta persetujuan DPRD provinsi dan gubernur maupuan rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.


(UWA)