Sanksi Berat, Akal-akalan MKD Selamatkan Setnov

Luhur Hertanto    •    16 Desember 2015 18:55 WIB
Sanksi Berat, Akal-akalan MKD Selamatkan Setnov
Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Akbar Faizal melambaikan tangan seusai memberikan keterangan pers penonaktifannya sebagai anggota MKD menjelang putusan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. (Antara Foto/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Satu demi satu Yang Mulia anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah membacakan pandangannya atas kasus pelanggaran etik Setya Novanto. Walau seluruh Yang Mulia menyatakan Ketua DPR ini melakukan pelanggaran etika, namun ada menyebutnya tergolong kategori sedang dan sisanya berat.

Salah satu yang meminta sanksi sedang berupa pencopotan jabatan Ketua DPR adalah Viktor Laiskodat dari Fraksi NasDem. Ini sangat mengagetkan sebab selama berlangsungnya sidang, justru Akbar Faizal dari NasDem paling keras dan gencar mempersoalkan permintaan bagian saham PT Freeport Indonesia yang mencatut nama Presiden dan Wapres RI.

Sebaliknya Ridwan Bae dari Fraksi Golkar yang selama sidang MKD terang-terangan mencari celah pembenaran bagi Setya Novanto, justu menuntut sanksi berat. Yaitu pemberhentian sebagai Ketua DPR dan pemecatan sebagai anggota DPR-RI 2014-2019.

Melihat kicauan di media sosial, terlihat banyak masyarakat terpengarah dengan 'perubahan konstelasi' di MKD ini. Namun tidak Mahfud MD yang melalui akun @mohmahfudmd, Rabu (16/12/2015), mengingatkan: Klo sanksi berat (pemecatan sbg anggota) hrs dibentuk panel dari luar DPR. Tp kalau sanksi sedang cukup diputus MKD. 

Peringatan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berdasarkan aturan main MKD pasal 40:8 yang menyatakan bahwa bila MKD menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat maka wajib dibentuk tim panel. Tim Panel yang harus menyertakan tokoh masyarakat sebagai anggotanya ini bertugas menyelidiki dan memverifikasi dugaan terjadinya pelanggaran berat dengan masa kerja 30 hari.



Pasal 41 mengatur bahwa Tim Panel melaporkan hasil kerjanya kepada MKD untuk disampaikan kepada sidang paripurna DPR. Artinya Tim Panel hanya berwenang menyampaikan rekomendasi, bukan membuat vonis yang bersifat mengikat berupa pemecatan terlapor sebagai anggota DPR.

Sebaliknya bila MKD menyatakan telah terjadi pelanggaran etika kategori sedang, maka terlapor akan langsung diberhentikan dari jabatannya di DPR. Di dalam kasus Setya Novanto adalah dicopot sebagai Ketua DPR. Maka walau masih anggota DPR, tetapi setidaknya Kejaksaan Agung sudah bisa langsung melakukan tindakan hukum.

Maka jelas bahwa pelanggaran dan sanksi berat yang diminta beberapa Yang Mulia anggota MKD tidak lebih aksi mengulur waktu. Mereka mengincar tambahan waktu menunggu perkembangan dinamika politik dan peluang mensiasatinya dalam tahap pembentukan tim panel serta putusan final di sidang paripurna DPR kelak.
(LHE)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

4 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /