Dimyati Nilai Putusan Pelanggaran Etik Sedang Main-Main

K. Yudha Wirakusuma    •    16 Desember 2015 19:35 WIB
pencatut nama presiden
Dimyati Nilai Putusan Pelanggaran Etik Sedang Main-Main
Achmad Dimyati Natakusumah--Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Achmad Dimyati Natakusumah menilai putusan pelanggaran etik sedang adalah putusan main-main. Sebab jika Setya Novanto hanya dicopot dari Ketua DPR tetap bisa berpeluang untuk menjadi ketua MKD atau Banggar.  

"Harusnya kita sama-sama baca tata tertib MKD. Pelanggaran sedang nanti bisa jadi pimpinan MKD dan atau Banggar, kalau (sanksi) berat bisa diberhentikan," kata Dimyati saat wawancara dengan Wahyu Wiwoho dari Metro TV, Rabu (16/12/2015).
 
Dimyati berharap, putusan untuk Novanto pelanggaran etik berat agar bisa diberhentikan dari anggota DPR. Dimyati mengatakan dari awal tidak menolak adanya pelanggaran Novanto. Sejak awal PPP pimpinan Djan Faridz memastikan ada pelanggaran berat agar Novanto diberhentikan.

"Saya punya ketua umum, harus koordinasi. Pertimbangan seperti ini ketua Umum memberi masukan, sama dengan saya. Ini berdasarkan hati nurani saja," terangnya.

Dalam sidang MKD, Dimyati menilai Novanto melanggar kode etik bersifat berat. Sanksinya diberhentikan dari keanggotaan DPR. Ini berbeda dari sikap sebelumnya: PPP cenderung melindungi dan membela Novanto.

"Teradu diindikasikan melakukan pelanggaran kode etik bersifat berat dan sebaiknya sanksinya diberhentikan dari keanggotaan DPR," kata Dimyati di sidang MKD, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menurut Dimyati, putusannya sudah sesuai tata tertib tentang tata beracara di MKD dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dimyati mengaku sudah mempelajari dan mengkaji secara dalam pendapat dari Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu, Setya Novanto sebagai teradu, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi.

Anggota Komisi III ini juga mengaku mendengar pendapat Ketua Umum PPP Djan Faridz, Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, para ahli, dan masyarakat, serta mendengar bukti rekaman pembicaraan antara Novanto, pengusaha M. Riza Chalid, dan Maroef. Dalam pertemuan itu, Novanto diduga meminta saham Freeport Indonesia.


(YDH)


Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam
Leg I Final Piala AFF 2018

Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

6 hours Ago

Malaysia terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Sel…

BERITA LAINNYA
Video /