Pemerintah Perlu Revisi Target Pajak 2016 Agar Realistis

Suci Sedya Utami    •    16 Desember 2015 19:51 WIB
pajak
Pemerintah Perlu Revisi Target Pajak 2016 Agar Realistis
Pajak (ANT, Umarul Faruq).

Metrotvnews.com, Jakarta: Target pajak tahun ini yang dipatok sebesar Rp1.294,5 triliun sudah pasti tidak bisa dicapai. Mengingat realisasi penerimaan pajak hingga saat ini masih jauh dari target. Lantas berapa angka realistis yang harus dibuat pemerintah agar tidak terulang seperti tahun ini?

Hitung punya hitung yang dilakukan Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA), jika tahun ini target pajak tercapai 82 persen atau sekitar Rp1.061,5 triliun. Maka tahun depan pertumbuhan yang realistisnya yakni sebesar 15 persen dari realisasi tahun ini, artinya target pajak yang realistis yang seharusnya disepakati yakni sekitar Rp1.280 triliun.

Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo mengatakan, angka tersebut sudah sudah termasuk dengan penerapan kebijakan tax amnesty. Prastowo menyebutkan, potensi yang bisa didapat dari penerapan tax amnesty yakni sebesar Rp60 triliun.

"Kalau dengan tax amnesty, maka pertumbuhannya sebesar Rp220 triliun, namun kalau tanpa tax amnesty pertambahannya Rp160 triliun," kata Prastowo di Warung Daun, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Dengan demikian, sudah selayaknya target penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp1.360,1 triliun harus direvisi.

"Tahun depan yang utama ya revisi target," ujar dia.

Sementara itu terkait tax amnesty yang baru akan dibahas pada 2016, meski masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015, Prastowo mensyukuri hal tersebut. Karena dengan tidak jadi diundangkan tahun ini, artinya Pemerintah masih punya cukup waktu untuk menyempurnakan dahulu revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).

Dia memandang, penerapan tax amnesty tanpa diikuti perubahan struktural akan berbahaya. Karena akan menyulitkan otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak. Prastowo menganalogikannya seperti menampung air dengan volume yang besar, namun tak disiapkan dahulu  tempat penampungannya.

"Kita ingin buka keran air lebih besar, tapi lupa menyiapkan ember yang besar, kan airnya akan tumpah juga. Artinya, Pemerintah jangan mau tersandera politik jangka pendek," jelas dia.



(SAW)